Sementara Partai Demokrat secara formal organisasional mengambil sikap netral, tak berpihak pada Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta. Sehingga rencana kedua, jika opsi bersama Jokowi berat dilaksanakan, juga punya tantangan yang tidak mudah.
Namun proyeksi awal setelah Pilkada DKI Jakarta dan sebelum Pilpres tersebut ternyata meleset cukup signifikan.
Selain faktor Sandiaga Salahuddin Uno yang mendadak muncul di tengah deadlock pencarian calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto, dalam daftar nama cawapres sebelum kemunculan Sandi pun tidak pernah tertulis nama AHY.
Persepsi politik koalisi pendukung Prabowo terhadap AHY tidak jauh berbeda dengan persepsi politik koalisi pendukung Jokowi. AHY dianggap belum layak masuk gelanggang Pemilihan Presiden dengan status salah satu calon.
Bahkan beberapa waktu sebelum pengumuman calon presiden dan wakil presiden, sikap politik koalisi pendukung Jokowi terhadap AHY sangat gamblang diperlihatkan bahwa AHY baru berada pada level “menteri muda” jika ikut di dalam biduk koalisi pemenang.
Realitasnya, selama masa kampanye Pilpres, Partai Demokrat setelah melabuhkan dukungan kepada kandidat nomor 02 alias Prabowo – Sandi, peran AHY tak banyak terlihat. Karena tidak menyabet status salah satu kandidat, maka corong media pun sangat jarang mengarah ke AHY.
Pun nampaknya SBY dengan cukup sengaja untuk memosisikan anaknya pada posisi yang kurang strategis dalam koalisi pendukung Prabowo-Sandi, untuk berjaga-jaga kalau kandidat 02 itu tidak memenangkan kontestasi, sehingga AHY tetap bisa memainkan posisi “konektor” Partai Demokrat ke Istana, persis seperti yang terjadi setelah Pilkada DKI Jakarta.
AHY memang dipersiapkan untuk memainkan kartu di saat pesta pemilihan presiden usai dan sekaligus memainkan “sesuatu” di lahan politik pemenang kontestasi.
Dan saya kira, dalam konteks inilah kita harus memaknai mengapa AHY diundang ke Istana dan pihak Partai Demokrat memberi izin, padahal ketegangan demi ketegangan antar TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi – Ma’ruf dan BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo -Sandi masih terus berlangsung karena hasil real count KPU tahun 2019 itu belum diumumkan.
Setidaknya menurut beberapa pengamat, satu posisi menteri untuk AHY atau beberapa posisi menteri untuk kader-kader Partai Demokrat, tentu bukanlah tawaran yang buruk, melihat ‘suramnya’ masa depan AHY dan Partai Demokrat jika tetap bersama koalisi pendukung Prabowo nantinya.
Namun mimpi SBY kembali gagal menjadi kenyataan. Tak ada nama AHY dalam pengumuman menteri Kabinet Jokowi jilid II.
Namun nampaknya mumpung masih bermimpi, maka tidurpun harus...
