Seminar Keenam Kejati Sulut
Seminar keenam Kejati Sulut sendiri mengangkat tema pengelolaan dan pengamanan dana bantuan bagi masyarakat yang tertimpa bencana.
Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian enam seminar hukum yang sebelumnya telah membahas berbagai persoalan hukum aktual dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., menegaskan bahwa pengelolaan dana bencana membutuhkan perhatian khusus karena berada dalam situasi darurat yang menuntut kecepatan sekaligus akuntabilitas.
Sulawesi Utara merupakan wilayah yang memiliki berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi geografis wilayah kepulauan dan perbatasan juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Dalam situasi darurat, pemerintah dituntut bergerak cepat untuk menyelamatkan masyarakat dan memenuhi kebutuhan para korban. Namun, kecepatan tersebut tidak boleh menjadi celah terjadinya penyimpangan.
Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam seminar, bahwa semakin cepat sebuah anggaran harus disalurkan dalam situasi darurat, semakin kuat pula sistem pengawasan dan akuntabilitas yang harus dibangun.
Seminar turut mengangkat contoh kasus yang telah berkekuatan hukum tetap di Lombok, terkait penyalahgunaan dana bantuan pembangunan rumah tahan gempa bagi keluarga korban bencana.
Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat justru diselewengkan oleh oknum pengelola untuk kepentingan pribadi.
Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa korupsi dana bencana tidak semata-mata berbicara mengenai kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut hak dan harapan masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari kondisi bencana.
Karena itu, Kejati Sulut mendorong agar pengelolaan dana kebencanaan dilakukan secara cepat, tepat sasaran, transparan dan akuntabel, sekaligus dibangun dengan sistem pencegahan yang mampu menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.
Sinergi Penegakan dan Pencegahan
Seminar yang merupakan bagian dari program kerja Kejati Sulut tahun 2026 tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Manado Yang Mulia Amin Sutikno, S.H., M.H., akademisi Universitas Sam Ratulangi Dr. Herlyanti Bawole, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejati Sulut Dr. Fery Tas, S.H., M.M., M.Si., Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Galang, S.I.P., M.M., Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut Kombes Pol F.X. Winardi Prabowo, Karo Hukum Provinsi Sulawesi Utara Dr. Budi Paskah Yanti, S.H., M.H., jajaran Kejati dan Kejari se-Sulawesi Utara, unsur pemerintah daerah, hakim, PPNS, advokat, LSM, BUMN, BUMD, kepala OPD, serta berbagai organisasi dan pemangku kepentingan lainnya.
Bagi Polimdo, sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun institusi pendidikan yang tidak hanya unggul dalam pendidikan vokasi, tetapi juga memiliki tata kelola kelembagaan yang kuat, transparan dan bertanggung jawab.
Penutupan rangkaian seminar berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan ditandai dengan penyampaian pantun.
Momentum tersebut sekaligus mempertegas bahwa pengabdian Korps Adhyaksa tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pencegahan, edukasi, pendampingan dan penguatan tata kelola.
Bagi Polimdo, pendampingan hukum menjadi bagian strategis untuk memastikan setiap kebijakan, pembangunan, kerja sama maupun pengelolaan anggaran kampus berjalan sesuai aturan, sehingga setiap rupiah uang negara yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi pendidikan dan masyarakat.(*RS)
