CAHAYASIANG.ID, Manado – Penguatan fungsi keimigrasian di wilayah Sulut khususnya diwilayah perbatasan menjadi fokus utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kunjungan Kerja (kunker) Masa Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Four Points by Sheraton Manado. Forum ini menegaskan peran strategis keimigrasian sebagai garda terdepan negara dalam menjaga kedaulatan sekaligus memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Adapun RDP tim kunker reses sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI yang dipimpin Hj. Dewi Asmara ini, diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulut, Ramdhani, bersama para pejabat Struktural dan Kepala UPT Keimigrasian di wilayah Sulut.
Turut dihadiri pula dalam RDP ini, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum RI, Ronald Lumbuun, Kakanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pangiling dan para Kepala Divisi, serta Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan, Tonny Nainggolan bersama jajarannya. Kegiatan sehari ini juga dihadiri Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta perwakilan Kementerian HAM Sulawesi Tengah.
Kakanwil Ditjenim Sulut, Ramdhani pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa hingga 20 April 2026, tercatat menunjukkan capaian kinerja yang solid dan terukur, ditandai dengan realisasi anggaran sebesar 25,67 persen dari total pagu serta nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 97,81 persen pada triwulan I tahun 2026. Ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Capaian itu sekaligus menjadi fondasi penting dalam memperkuat pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah perbatasan.
Ditegaskan pula oleh Ramdhani, posisi keimigrasian sebagai ujung tombak pelayanan sekaligus pengawasan di wilayah perbatasan, dengan karakteristik Sulawesi Utara sebagai daerah kepulauan dan pintu gerbang internasional. “Perlunya keseimbangan antara kemudahan layanan keimigrasian bagi masyarakat dan pelaku perjalanan internasional, dengan ketegasan pengawasan berbasis risiko guna menjaga kedaulatan dan keamanan negara,” ucapnya.
Lebih dari itu lanjut Ramdhani, transformasi pelayanan terus didorong melalui inovasi seperti Program PASTI LINDUNG, Desa Binaan Imigrasi yang telah menjangkau 112 desa/kelurahan, serta Program PRIMA melalui layanan digital seperti SPEED KING, Kartu ROA, dan SI TUNA SUPER. Pendekatan inklusif juga diperkuat dengan pelibatan penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.
“Kami terus memastikan bahwa pelayanan keimigrasian di Sulawesi Utara tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga aman dan akuntabel. Di sisi lain, pengawasan terhadap lalu lintas orang tetap kami perkuat secara profesional dan berbasis risiko,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menegaskan bahwa kunjungan kerja reses ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI sekaligus upaya memperkuat sinergitas lintas sektor.
“Kunjungan kerja reses ini kami lakukan dalam rangka fungsi pengawasan dan penguatan sinergitas penyelenggaraan imigrasi, pemasyarakatan, hukum, dan HAM, guna memastikan pelindungan dan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Utara berjalan optimal. Kami juga melakukan pengawasan terhadap kinerja Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut untuk mengetahui mekanisme pencapaian kinerja masing-masing mitra kerja,” ungkapnya.
Ditambahkannya, Komisi XIII DPR RI turut menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian, di antaranya kelancaran transisi e-paspor, Implementasi layanan digital, penguatan pengawasan terhadap visa kerja ilegal di sektor industri, peningkatan keamanan di wilayah perbatasan Sangihe dan Talaud, serta upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan manusia. Dalam aspek penegakan hukum, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing.
“Namun demikian, tantangan geografis wilayah kepulauan, cuaca ekstrem, keterbatasan sarana patroli laut, serta belum meratanya infrastruktur teknologi informasi masih menjadi perhatian,” tandas Dewi.
Sebelum RDP, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII...
