Ya, tampaknya tak membutuhkan banyak paragraf untuk menjelaskan realita tersebut.
Mega proyek One Belt One Road (OBOR) yang Tiogkok inisiasi telah diterima dengan suka cita oleh Presiden Jokowi dan dicitrakan pada beragam proyek infrastuktur yang telah dan sedang direalisasikan di dalam negeri.
Dalam tulisan berjudul Why America Shouldn’t Panic About Its Latest Challenger, Fareed Zakaria mengemukakan paling tidak terdapat satu hal penting yang harus diwaspadai pihak manapun yang melakukan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok, yakni praktik yang tak fair terkait intellectual property, jeratan utang, manipulasi kontrak, hingga proteksionisme Tiongkok.
Pakistan telah menjadi korbanmanipulasi kontrak serta menanggung beban yang sangat tinggi akibat investasi Tiongkok namun tak bisa berbuat banyak untuk keluar dari “jeratan” dikarenakan deal yang rumit telah terjalin.
Sementara hal serupa, terjadi di Sri Lanka ketika negara itu dipastikan gagal membayar utang dari investasi Tiongkok.
Bahkan Australia, juga telah terasuki oleh pengaruh negatif Tiongkok pada sendi-sendi politik dan ekonomi negeri Kangguru.
Pada konteks yang sama, meninjau ulang kerjasama dengan Tiongkok agaknya menjadi perkara yang tak mudah bagi Presiden Jokowi.
Sejauh ini, paling tidak terdapat 23 MoU proyek infrastruktur terbaru dengan Tiongkok yang “terlanjur” disepakati dan dinilai akan bermuara pada utang dan pendalaman dependensi.
Masih dalam tulisan yang sama dan berkaca pada hal tersebut, Zakaria menyatakan bahwa nyatanya AS tak tinggal diam meskipun terkesan pasif terhadap manuver Tiongkok.
Selain praktik yang tidak fair, ambiguitas terkait represi dan kontrol politik internal Tiongkok dinilai akan menjadi bom waktu tersendiri bagi stagnasi atau bahkan kolapsnya upaya memperluas pengaruh negeri Mao Zedong.
Saat ini, AS dinilai tepat dan menjalankan strategi maraton dalam persaingannya dengan Tiongkok dengan tetap mempromosikan ekonomi dan politik yang stabil, terbuka, dan terintegrasi.
Sudut pandang dari Zakaria tersebut semestinya sampai ke meja Istana dan menjadi pertimbangan urgen bagi Presiden Jokowi untuk segera meninjau ulang kerjasama investasi dengan Tiongkok, meskipun bukanlah hal yang mudah jika mengacu pada “keterlanjuran” berbagai deal yang telah diteken.
Analisa Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meskipun ia menegaskan berbicara di luar kewenangan sebagai jabatan publiknya, atas dinamika LCS seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tampak memiliki signifikansi yang semakin besar pada titik ini.
Keterpaksaan reaksi permisif terhadap ambisi Tiongkok di LCS serta efek samping negatif lainnya akibat investasi seharusnya menjadi pertimbangan konkret dan tak boleh terjadi jika kecermatan dalam negosiasi kerjasama berjalan optimal dengan mengedepankan kepentingan nasional.
Sekarang keputusan ada di tangan Presiden Jokowi. Mendulang keuntungan dari intrik AS dan Tiongkok tentu bukan hal yang keliru. Akan tetapi wajib diiringi kecermatan agar tak terperosok kemudaratan. Itulah harapan rakyat di tanah air. (*Dego)
