Dominasi yang mengakar tersebut juga dijelaskan Fareed Zakaria dalam Facing a Post-American World.
Zakaria menjelaskan, kebangkitan negara manapun di dunia, termasuk Tiongkok sekalipun, tak akan mampu merubah fundamental modernitas sistem internasional yang diciptakan barat, dengan AS sebagai focal pointnya.
Aspek daripada modernitas tersebut, yang berupa sains dan teknologi, perekonomian dan kapitalisme, serta struktur masyarakat global, menjadi ihwal yang tak bisa dihindari bahkan justru jamak diadopsi oleh kekuatan penantang dominasi itu sendiri.
Berkaca pada tulisan Zakaria tersebut, tak salah kiranya ketika Moeldoko menjagokan AS Ketimbang RRC di LCS.
Meskipun ungkapan keberpihakan tersebut ditegaskan olehnya berada di luar kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Hal ini dapat ditelaah sebagai semacam afirmasi bahwa posisi Indonesia tak berbeda ketika melihat ekspansi global AS, namun menjadi ambigu di hadapan ekspansi Tiongkok dalam dinamika sistem internasional yang ada.
Namun demikian, tiga aspek fundamental modernitas yang disampaikan oleh Zakaria dinilai juga tak dicermati dengan baik oleh Presiden Jokowi di awal terjalinnya kerjasama Indonesia dengan Tiongkok.
Ini kemudian membuat seolah politik luar negeri bebas aktif Indonesia tersandera pada konteks dan momen tertentu, baik kecenderungan sejalan atau berseberangan dengan AS maupun Tiongkok.
Lantas, dapatkan Presiden Jokowi meninjau ulang kebijakan kerjasama luar negeri Indonesia untuk kemudian bermuara pada “revisi total” kesepakatan dengan Tiongkok?
- Kepalang Terperangkap?
Satu hal yang dirasa cukup sulit dihindari Indonesia dari campur tangan Tiongkok ialah investasi.
Ya, tampaknya tak membutuhkan banyak paragraf untuk menjelaskan...
