CAHAYASIANG.ID, Jakarta – Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Saiful Huda Ems mengaku heran dengan Denny Indrayana (DI) karena sudah membuat masalah baru lagi.
“Belum juga ditangkap Polisi karena dugaan membocorkan rahasia negara dan fitnah, serta pencemaran nama baik, teman saya sesama satu organisasi advokat. DI ini, sudah membuat masalah baru lagi,” ujarnya, Rabu (31/5/2023), sambil merasa heran.
Saiful Huda Ems mengatakan, Dia memposting tulisannya di Twitter yang membabi buta menyerang nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
“Ironisnya, belum juga kami komentari pernyataannya, DI sudah menghapus secepat kilat tweetnya sendiri. Ini kan prilaku intelektual dan politisi kacangan, sangat ngawur dan tak bertanggung jawab,” kata Saiful Huda Ems.
KALAU DENNY INDRAYANA MERASA Di JALAN YANG BENAR, DIA AKAN MEMBIARKAN POSTINGAN DI TWITTERNYA
Seharusnya kalau DI merasa di jalan yang benar, dan apa yang dikatakannya itu, berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan bisikan setan atau syakwasangka.
Maka DI akan membiarkan postingan di Twitternya, dan tidak terburu-buru menghapusnya. Ini kan tindakan yang tak bertanggung jawab?
Atau menunjukkan ketakutannya diciduk oleh aparat yang berwajib karena mengandung unsur hoax, tuduhan palsu, fitnah, pencemaran nama baik dan lain sebagainya?
Pasal-pasalnya, bisa berlapis-lapis tuh. Seorang advokat profesional harusnya menjauhi prilaku seperti ini.
DI dalam tweetnya yang dia hapus sendiri, DI lagi-lagi menuduh Presiden Jokowi telah sengaja turut campur dalam merevolusi Partai Demokrat, melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dipimpin Pak Moeldoko.
DI menuduh Presiden Jokowi ikut cawe-cawe perebutan Ketum Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko.
Ini kan fitnah yang sangat mengada-ada? Kalau Presiden Jokowi mau cawe-cawe urusan internal Partai Demokrat ini, kenapa Presiden Jokowi tidak memerintahkan Menkum HAM Pak Yassona H Laoly untuk menerima atau mengesahkan saja Kepengurusan DPP Partai Demokrat KLB pada 31 Maret 2021 lalu?
Kenapa saat itu Menkum HAM justru malah menolak atau menganggap DPP KLB itu tidak ada?
ANDAIKAN BUKAN TEMAN SATU ORGANISASI ADVOKAT
Terus terang saja, andaikan DI bukan teman satu organisasi advokat dengan saya, dia mungkin sudah saya gelandang ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan berbagai macam tindakannya.
Betapa tidak, dari kemarin-kemarin sudah banyak orang-orang yang meminta saya untuk melaporkan DI ini ke Polisi, namun saya masih menaruh belas kasihan padanya.
Ingat loh, kasus DI ini bukan hanya soal hoax, pembocoran rahasia negara, fitnah dan lain-lain.
Ini saja, namun juga ada kasus lainnya DI yang cukup lama dan sudah di P 21.
Tetapi kasusnya, sampai saat ini belum sempat diproses di pengadilan. Entah karena ada apa ini? (Dego)
