CAHAYASIANG.ID, MINSEL – Ratusan juta dana ketahanan pangan dan BUMDES desa Makasili Lolombulan yang diduga diselewengkan oknum mantan pejabat hukum tua berinisial NP alias Nal, hingga kini penyelesaiannya tidak ada kejelasannya.
Penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum mantan pejabat hukum tua Makasili Lolombulan berinisial NP alias Nal hingga ratusan juta rupiah yang ditangani pemerintah daerah hingga kini penangananya tidak jelas dan berkesan seperti enggan untuk diproses.
Bahkan yang disesali, dari informasi yang didapat awak media ini, yang bersangkutan justru dengan lantang menantang dinas PMD dan Inspektorat terkait kasus penyelewengan dana tersebut.
Seperti dikutip dari sumber terpercaya, terungkap dimana mantan pejabat hukum tua desa Makasili Lolombulan berinisial NP alias Nal setiap kali diminta untuk mempertanggungjawabkan anggaran ketahanan pangan dan bumdes tersebut terlihat acuh tak acuh.
Bahkan dengan sombongnya, dia (red=NP alias Nal) mengatakan “Mari jo selesaikan di PMD dan Inspektorat. Ucap sumber meniru gaya bicara sang mantan pejabat hukum tua.
Sikap menantang oknum mantan pejabat hukum tua berinisial NP alias Nal terhadap dua institusi ini dinilai masyarakat Makasili Lolombulan adalah sebuah hal yang sangat memalukan dan menyakitkan.
Seperti berita sebelumnya, diberitakan dimana telah terjadi dugaan penyelewengan dana anggaran ketahanan pangan dan BUMDES desa Makasili Lolombulan ditahun 2022 hingga 2023.
Kronologis dugaan korupsi tersebut bermula pada tahun 2022 pemerintah menetapkan program ketahan pangan dan hewani desa. Saat itu pemerintah desa Makasili Lolombulan melalui musdes disepakati anggarannya sebesar 106 juta. Dan pada tahun 2023 anggaran tersebut meningkat seratus persen sebesar 204 juta.
Masih ditahun 2023, lewat proposal pengadaan barang BUMDES desa Makasili Lolombulan mengajukan anggaran sebesar 50 juta. Namun yang direalisasi oleh yang bersangkutan hanya sebesar 30 juta. Dengan tiga item barang yaitu : Satu set sound sistim, kursi plastik dan terpal.
Merasa hak mereka sebagai masyarakat dalam menuntut keadilan terkesan tidak mendapat respon pemerintah daerah dan bahkan justru terlihat seperti enggan untuk menyelesaikannya, maka tak heran jika berbagai tudingan mulai diarahkan kepada pemerintah daerah.
Hingga berita ini naik, penyelesaian dugaan penyelewengan anggaran ketahanan pangan dan BUMDES desa Makasili Lolombulan yang mencapai ratusan juta tersebut belum juga ada kejelasan. (R) Next.
