CAHAYASIANG.ID //Manado – Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2023, sedang menghadapi ancaman badai resesi ekonomi. Bahkan untuk mencegah badai resesi ekonomi tersebut, Pemerintah Pusat tengah mendorong kegiatan investasi di masing-masing daerah untuk menjadi tabungan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerah.
Provinsi Sulut saat ini beruntung tengah mendapatkan sejumlah kegiatan investasi. Salah satunya adalah kegiatan investasi megaproyek Malalayang Waterfront yang berlokasi di wilayah pesisir Malalayang Satu, Kota Manado. Dimana investasi tersebut, bernilai fantastis dan diproyeksikan bakal mampu menjadi tabungan daerah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan investasi dengan pengembangan PT TJ Silfanus menemukan banyak hambatan. Aduan perseorangan membuat kegiatan investasi terhambat. Bahkan dinilai, bahwa jangan hanya karena protes 1-2 orang untuk kepentingan mengorbankan investasi tersebut. Pasalnya, investasi sangat penting untuk pertumbuhan perekonomian daerah dan menyerap tenaga kerja di Tanah Bumi Nyiur Melambai ini.
Bahkan sampai saat ini, kegiatan pekerjaan PT TJ Silfanus tersebut masih belum beroperasi dan membuat investasi terancam untuk dilanjutkan. 2 triliun nilai investasi PT TJ Silfanus berpotensi untuk hilang dari Tanah Bumi Nyiur Melambai, akibat kegiatan investasi yang tak kunjung berjalan.
Pakar Pemerintah Dr Jhony Lengkong menilai bahwa jika kegiatan investasi tidak berjalan, akan membuat daerah mengalami kerugian.
“Kalau kita hitung, nilai investasi yang disampaikan hampir 2 triliun itu, sungguhlah sangat besar. Hampir sebanding dengan APBD Sulut. Berarti kegiatan investasi tersebut bisa menghidupi 2,6 juta penduduk kita. Ya kalau investasi ini tidak berjalan, otomatis investor akan cabut dari daerah. Sulut akan kehilangan 2 triliun. Jadi jika investasi ini terhambat, maka tentu berpotensi mengganggu bahkan ‘mengorbankan’ roda perekonomian masyarakat Sulut,” tuturnya.
Sehingga Lengkong berpendapat bahwa Pemerintah Daerah harus mengambil langkah tegas dengan mengawal kegiatan investasi.
“Ya kalau mereka ini tidak berizin, harus hentikan pekerjannya. Tetapi kalau mereka taat dan mengantongi semua perizinan, maka harus dikawal dong. Karena ini menyangkut roda perekonomian daerah. Ada ancaman badai resesi tahun depan. 2 triliun itu akan sangat berarti bagi tabungan kita di daerah. Serapan tenaga kerja mereka otomatis akan sangat tinggi. Karena nilai investasi sangat besar. Hampir sama dengan APBD Sulut. Jadi saya berharap, Pemerintah Daerah berani mengambil langkah tegas untuk mengawal kegiatan investasi. Bukan hanya di Malalayang, tetapi untuk semua kegiatan investasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD), memastikan diri akan memacu kegiatan investasi di Tanah Bumi Nyiur Melambai. Bahkan Gubernur OD menginstruksikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mengawal kegiatan investasi.
“Semua OPD harus fasilitasi kegiatan investasi. Tanggal 15 atau 16 akan saya evaluasi kegiatan investasi. Ada yang persulit langsung kita copot. Investasi ini sangat penting, saya keluar masuk badan usaha hanya untuk melobi kegiatan investasi. Kalau OPD persulit, berarti mereka tidak mendukung saya,” tuturnya.
Gubernur OD juga memastikan bahwa akan mengecek kegiatan investasi di Provinsi Sulut.
“Kalau ada hambatan, langsung sampaikan ke saya. Nanti lihat OPD yang tidak proaktif. Atau ada yang menghambat, langsung kita ganti. Apalagi investasi swasta yang memang bernilai besar. Perekonomian kita membutuhkan dukungan dana dari kegiatan investasi. Agar perekonomian di Sulut bisa survive di tahun 2023 yang memang diproyeksikan banyak pihak akan mengalami resesi ekonomi yang parah. Jadi Kepala OPD di Pemprov Sulut harus melakukan pendampingan semaksimal mungkin,” tuturnya.
Bahkan pernyataan Gubernur Sulut OD tersebut, merupakan satu...
