Pembinaan dan Pendidikan Pararegal oleh Kemenkum Sulut
Dalam sambutannya dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling SH MH, memaparkan bahwa sampai saat ini pihaknya telah membina dan mendidik sebanyak 2.500-an paralegal se-Sulawesi Utara. Jumlah itu tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Menurutnya, itu tentunya merupakan pendekatan hukum yang baru, bagaimana negara bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, bagaimana akses keadilan itu bisa kita buka luas untuk masyarakat.
“Untuk mendapatkan akses keadilan bukan hanya di kota—yang tadinya Posbakum itu ada di pengadilan, kita bentuk di seluruh kabupaten/kota. Belum cukup sampai di situ, kami membentuk lagi Pos Bantuan Hukum Komunitas,” ungkapnya.
Di setiap komunitas, dikatakan Hendrik, pihaknya sangat berharap ada terobosan baru bagaimana permasalahan-permasalahan hukum ini bisa diuraikan satu per satu, tidak hanya di elit saja tetapi di akar rumput. Selain itu, harapan untuk bersinergi dengan baik dapat terlaksana sehingga permasalahan hukum akan dilaksanakan dan uraikan dengan bantuan beberapa pengacara yang terhimpun dari PBH (Pemberi Bantuan Hukum) atau Organisasi Bantuan Hukum.
“OBH yang terakreditasi di Kanwil Kementerian Hukum Sulut jumlahnya ada sebanyak 13. Salah satunya yang hadir pada hari ini adalah LBH Bintang Keadilan Kartika,” tuturnya.
Terkait Posbatas bersama HNSI, Hendrik mengatakan bahwa nelayan memiliki peran penting dalam perekonomian serta kebutuhan akan sumber daya kelautan dan perikanan. Namun dalam menjalankan aktivitasnya, masyarakat nelayan juga dapat menghadapi berbagai permasalahan hukum.
“Hadirnya Pos Bantuan Hukum Komunitas diharapkan menjadi sarana yang mudah dijangkau dan diperoleh informasi, konsultasi hukum, pendampingan awal, dan edukasi hukum. Sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban serta mampu menyelesaikan permasalahan sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.
Adapun masyarakat miskin yang mungkin di Dinas Sosial dikenal ada desil 1 sampai desil 5 atau 6, Hendrik Pagiling mengatakan, jika ada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, Kanwil Kementerian Hukum Sulut siap berkolaborasi dengan LBH.
“Kami menyiapkan bantuan hukum gratis tanpa dipungut biaya, untuk seluruh masyarakat yang kategori tidak mampu untuk bisa mendapatkan akses keadilan tersebut,” terang Hendrik.
Dia pun menegaskan, terbentuknya Posbatas menjadi bukti bahwa akses terhadap keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh warga, termasuk masyarakat nelayan. Juga, kegiatan ini pula mendukung upaya P4GN (Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) yang merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran pemerintah, aparat, tokoh masyarakat, komunitas nelayan, dan seluruh elemen masyarakat.
“Kolaborasi dengan BNN ini juga sudah dimulai dari tingkat pusat,” ujarnya.
Hendrik Pagiling mengatakan, penandatanganan kerja sama bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi awal kolaborasi yang nyata dan berkelanjutan. Dia mengajak semua pihak wujudkan Pos Bantuan Hukum Komunitas sebagai wadah yang aktif dalam memberikan informasi, edukasi, dan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di Kota Bitung dan Sulawesi Utara.
Diharapkan, kerja sama dan kebersamaan yang dibangun menjadi langkah awal yang baik untuk menghadirkan akses keadilan di tengah-tengah masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
“Menjadikan komunitas yang kuat, mandiri, sadar hukum, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.
Selain penadatanganan PKS, kegiatan yang dipusatkan di Taman Patung Xaverius Dotulong, Kelurahan Madidir Weru, Kota Bitung ini, dirangkai pula dengan penyuluhan hukum dan bahaya penyalahgunaan narkotika, dengan menghadirkan pemateri yakni Kepala BNN Kota Bitung, Kompol Widarsono SH MH, serta penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkum Sulut, Jon Tobiling.
Kegiatan ini dihadiri pula oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Kanwil Kemenkum Sulut, Apri Listiyanto SH MH, Kepala Balai Pelatihan Hukum Bitung, Sudarsono SH MH, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemprov Sulut dan Pemkot Bitung, perwakilan Polres Bitung dan Kodim Bitung, serta komunitas masyarakat nelayan dan warga lainnya. (ak)
