CAHAYASIANG.ID, Manado – Guna menjamin terlaksananya Pemilu yang baik dan berkualitas, diperlukan adanya sinergitas dalam mewujudkan hal tersebut, terutama dalam menangani dan menangkal Hoax.
Mewujudkan hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut), bertempat di Lagoon Hotel Manado, menggelar Media Gathering dengan tema Media dan Pemilu 2024 Bebas Hoax, Selasa (19/12) tadi.
Di depan para awak media, pembicara pertama Ferry Liando mengungkapkan bahwa hoax adalah ancaman Pemilu kedepan. Oleh karena itu ia sangat berharap agar hoax menjadi protab yang harus selalu diingatkan kepada masyarakat luas.
“Berkaca dari Pemilu 2019, hoax adalah pemicu terjadinya polarisasi. Hoax juga menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu,” ungkapnya.
Menurutnya, hoax bisa membuat orang bisa berubah pilihan yang akhirnya bisa menyebabkan salah memilih figur, karena hoax sering dipergunakan oleh para calon yang tidak berkualitas.
“Karna hoax adalah bagian dari menghalalkan segala cara. Saya harap terutama pihak KPU dan Bawaslu, agar selalu bersinergitas dengan media, terutama dalam menyebarluaskan informasi dan hasil-hasil diskusi seperti ini,” sebutnya.
Sementara itu, Victory Rotty dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sulut selalu pembicara selanjutnya mengatakan, pers harus menjadi aktor terwujudnya Pemilu beretika.
“Media harus jadi jembatan bagi masyarakat terkait Pemilu. Media atau pers jangan dipolitisasi. Oleh karena itu pera harus menjunjung tinggi kode etik,” ucapnya.
Pembicara terakhir, Erwin Sumampouw dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut mengungkapkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan KPU dalam penyelenggaraan setiap tahapan. Terlebih saat ini sedang fokus dalam logistik Pemilu, terutama terkait dengan distribusi surat suara.
“Saat ini surat suara sudah masuk Bitung, kecuali surat suara DPD karena masih terkait gugatan Tata Usaha Negara (TUN).
Soal hoax, ia mengungkapkan bahwa Bawaslu sudah bekerjasama dengan Kemenkominfo dan pihak swasta seperti perusahaan Meta untuk menangkal itu.
“Bawaslu juga sudah ada MoU dengan badan sandi negara dan polisi dalam menangani hoax,” ungkapnya.
Dalam kegiatan itu, ketiga narasumber yang dihadirkan menekankan agar media atau pers, dapat menjadi garda terdepan bersama KPU dan Bawaslu dalam meminimalisir hoax, agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar terkait Pemilu yang adalah pesta demokrasi bangsa Indonesia. (ak/*)
