CAHAYASIANG.ID, Manado – Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) Asep Kurnia, memberikan Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi untuk Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023 kepada jajaran pegawai KemenkumHAM Sulawesi Utara (Sulut), yang digelar secara hybrid terpusat di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Kamis (07/12) tadi.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) KemenkumHAM Sulut Ronald Lumbuun, didampingi para Pimti Pratama beserta pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, serta para Kepala UPT dilingkungan Kanwil KemenkumHAM Sulut, hadir dalam Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Serta Reformasi Birokrasi untuk Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023.
Dalam laporannya Lumbuun mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta menciptakan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebanyak 5 satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulut telah berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2020 dan 2021, selanjutnya pada Tahun 2023 Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut telah mengikuti evaluasi dari TPN.
Asep Kurnia dalam arahannya meminta para Kepala Divisi dan Kepala UPT untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya, Asep menyampaikan tantangan yang dihadapi Kemenkumham dalam bidang RB. “Indeks RB Kemenkumham Tahun 2022 memperoleh nilai 79,55 dengan kategori BB, artinya mengalami penurunan dari Tahun 2021 sebesar 80,18 dengan kategori A,” ungkapnya.
Menurutnya, perlu dukungan dari seluruh jajaran satker agar dapat melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan-RB, terutama dalam beberapa indikator yang mengalami penurunan seperti Survei Penilaian Integritas (SPI), kualitas pelayanan publik, kualitas pengelolaan arsip, profesional ASN, IKPA, dan kepatuhan terhadap standar pelayan publik.
Asep kemudian memberikan contoh inovasi non aplikasi yang bermanfaat bagi pengguna layanan yaitu penerapan penanggulangan bencana kebakaran berupa pembuatan akses masuk mobil damkar dan aliran hydran.
Diakhir arahannya, Asep menyampaikan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu dijaga dan diawasi secara kontinu, agar Pemilu/Pemilihan dapat berjalan secara jujur (fairplay) dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan. (ak/*)
