CAHAYASIANG.ID, Jakarta — Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi di Indonesia maupun Atase Imigrasi di luar negeri. Ia meminta seluruh petugas untuk segera melaksanakan langkah konkret (action plan) demi mendongkrak integritas pelayanan publik. Instruksi ini disampaikan dalam pengarahan yang digelar secara hybrid di Aula Ditjen Imigrasi pada Selasa (9/6/2026).
Pengarahan tersebut menyoroti krisis hukum yang saat ini tengah membayangi organisasi tersebut.
“Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum (APH). Mulai minggu ini, saya minta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan optimal,” ujar Hendarsam.
Dirinya tidak menampik bahwa krisis yang terjadi saat ini menjadi salah satu pukulan paling telak bagi institusi yang dipimpinnya. Namun, ia menekankan agar momentum pahit ini dijadikan ajang refleksi total untuk menyapu bersih budaya kerja masa lalu yang sudah tidak patut.
Ia juga mengingatkan bahwa era telah berubah, begitu pula dengan ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, ia memastikan tidak akan ada toleransi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. ”Zaman sudah berubah, dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah. Tidak ada hak istimewa (privilege) bagi siapapun untuk melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Mengingat fungsi imigrasi sebagai pelayan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Hendarsam menyadari institusinya sangat rentan terhadap kritik dan komplain. Untuk itu, ia menuntut adanya penguatan mental aparatur agar setiap keluhan publik bisa direspons secara cepat dan transparan. Meskipun diterpa badai, ia meyakini Ditjen Imigrasi memiliki sumber daya manusia yang unggul. Kapasitas SDM yang mumpuni ini, menurutnya, harus dibarengi dengan integritas yang kokoh agar organisasi dapat kembali bangkit.
Di akhir arahannya, Dirjen Imigrasi menggarisbawahi pentingnya memangkas jarak dengan masyarakat guna mengikis persepsi negatif atau kecemburuan sosial yang berkembang di publik.
”Gagasan ‘Imigrasi untuk Rakyat’ lahir karena kita harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat. Fokus kita sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkas Hendarsam. (*/ak)
