Olehnya, Saiful Huda Ems memandang, calon pendamping Mas GP haruslah orang yang bisa dan berani kritis pada Pemerintahan Jokowi, tanpa harus kehilangan loyalitasnya pada Pemerintahan Jokowi.
“Singkat kata, beliau haruslah figur yang tergolong kritis kooperatif, bukan pendukung buta apalagi oposan kekanak-kanakan, naif dan suka mengada-ada. Kalau Mas GP sudah mendapatkan calon pendamping dari figur yang seperti itu, maka kampanye politik Mas GP ke depan akan semakin menarik,” pesannya.
Dalam alam imajinasinya, Saiful Huda Ems berpikir, Jadi kita bisa membayangkan kampanye politik Mas GP ke depan, Mas GP sendiri tampil mengekspos keberhasilan kinerja Pemerintahan Jokowi, sedangkan pendampingnya akan kampanye dengan mengemukakan solusi yang akan dilakukan untuk memperbaiki beberapa sisi kekurangan Pemerintahan Jokowi.
“Ini akan sangat menarik, karena Mas GP akan menguatkan harapan para pendukung Pemerintahan Jokowi, sedangkan pendampingnya akan dapat mengobati keresahan pikiran dan batin mereka yang masih belum cukup puas dengan capaian kinerja Pemerintahan Jokowi,” ungkapnya.
Dia pun menjelaskan, Kombinasi taktik kampanye yang meramu antara dukungan dan kritisisme pada Pemerintahan semacam ini, akan dapat meraih dukungan simpatik dari berbagai elemen yang bisa jadi sebelumnya bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya.
“Dan ini, bisa menjadi harapan untuk kanalisasi pertemuan antar dua kubu dalam tubuh bangsa ini yang sebelumnya terbelah antara yang gembira dan yang terluka setelah Pilpres 2014 dan 2019,” harapnya.
Diapun meneruskan tulisannya dengan pertanyaan, Lalu siapakah Cawapres alternatif pendamping Capres Mas GP ke depan yang bisa saya tawarkan?
“Di tulisan-tulisan saya sebelumnya, saya menawarkan Cawapres alternatif dari latar belakang Militer, yakni Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden RI,” jawabnya.
Hal ini perlu saya ungkapkan, kata Saiful Huda Ems, mengingat belajar dari sejarah, bila Presiden muncul dari kalangan sipil yang tidak mendapatkan dukungan penuh dari Militer, biasanya sangat sarat dengan gangguan.
“Pemerintahan sering dilanda guncangan stabilitas politik dan keamanan, hingga roda pemerintahan acapkali tidak bisa berjalan secara stabil. Jikapun bisa, biasanya Pemerintah tekor banyak untuk biaya pengamanan demo dan lain-lain yang dilancarkan dari pihak lawan,” tutupnya. (*Dego)
