CAHAYASIANG.ID, Jakarta – Dalam kegiatan Bloomberg Technoz Ecofest, Rabu (27/9), Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko, menyentil negara Barat terkait isu ekonomi hijau.
Dirinya berpendapat, negara-negara maju dahulu membabat habis hutan untuk kegiatan industri.
“Justru sekarang panik dan menggembar-gemborkan isu ekonomi hijau,” sambung Moeldoko.
Dia juga menganggap, seruan ekonomi hijau yang dilakukan oleh negara-negara Barat, masih sebatas retorika tanpa aksi nyata.
“Dahulu orang Barat menghabiskan hutannya untuk membangun industri, diam saja. Sekarang, industri dia terganggu, kepentingan dia, karena emisi. Sekarang kita balik, jangan ngomong doang dong, mari kita pikirkan bersama, jangan hanya retorika,” kata Moeldoko, mengutip artikel bloombergtechnoz.com, Jumat (29/9/23).
PERPRES NOMOR 98/2021
Ia kemudian menjelaskan, Indonesia telah memiliki landasan sebagai langkah awal untuk penekanan emisi pada kegiatan ekonomi yang termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Menurut Panglima TNI Periode 2013-2015, Pelaku usaha di Indonesia telah memiliki landasan dan diamanatkan tanggung jawab untuk menekan emisi se maksimal mungkin, dan harus mengeluarkan emisi seminimal mungkin atau setidaknya sesuai ambang batas yang telah ditetapkan.
Dimana Perpres tersebut juga melahirkan Bursa Karbon Indonesia yang diluncurkan pada Selasa (26/9).
Melalui bursa karbon, pelaku usaha yang mengeluarkan emisi di atas ambang batas harus memberikan kredit atas pengeluaran karbondioksida atau gas rumah kaca.
Nantinya, kredit itu akan diberikan kepada pelaku usaha yang mengeluarkan emisi di bawah ambang batas yang telah ditetapkan.
“Anggaplah punya PLTU, maka Anda harus mengeluarkan 5.000 ton CO2 (Karbon Dioksida) maka harus memiliki kredit karbon. Saya anggaplah punya mangrove, ini akan dihitung oleh konsultan independen menghasilkan oksigen berapa banyak,” jabar Moeldoko.
GREEN ECONOMY
Sementara itu, KSAD Periode kepemimpinan 2013 ini membagi perihal green economy di dalam dua hal.
“Sebagai regulasi maka diatur oleh Perpres, tetapi juga sebagai komoditas yang diperjualbelikan, misal punya mangrove dan HPH dan saya dedikasikan untuk jual beli emisi maka itu komoditas. Green economy memiliki dua sisi, regulasi dan komersialisasi,” urai Moeldoko. (*RS)
