CAHAYASIANG.ID, MINUT – Guna peningkatan system pengadaan barang dan jasa, LKPP(Lembaga Kebijakakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerinta) RI menggelar Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulut, di Hotel The Sentra Manado Kalawat, Selasa (21/11/23).
Rakor ini, digelar untuk menyatukan fokus peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat dan bersih dari praktik korupsi dengan inisiasi inovasi dan pembangunan SDM pengadaan barang dan jasa yang profesional, serta meningkatkan belanja produk dalam negeri, khususnya di kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara.
Bupati Joune Ganda, Wakil Bupati Kevin William Lotulung, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dr. H. Hendrar Prihadi, Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP Patria Susantosa, Kepala Biro Pengadaan Barang dan jasa Pemprov Sulut Weldie Poli serta sejumlah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara hadir dalam rakor ini
Mengawali sambutannya Bupati Joune Ganda mengapresiasi kegiatan rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan LKPP RI di Kabupaten Minahasa Utara.
” Terima kasih pak Hendrar Prihadi telah memilih Kabupaten Minahasa Utara, dijadikan tempat penyelenggaraan rakor pengadaan barang dan jasa, dan berkenan membekali organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Minahasa Utara dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” ungkap Joune Ganda.
Selanjutnya Bupati Joune Ganda melaporkan beberapa progres pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan yang telah dilakukan Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun 202I yang mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun yakni :
– Tahun 2021, tercapainya 17 standar layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
– Tahun 2022, tercapainya tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah (UKPB) level 3 proaktif
– Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (ITKP) tahun 2021 predikat kurang dengan nilai 18,14, pada tahun 2022 naik menjadi 78,1 dengan predikat baik, dan tahun 2023 mendapat anugerah pengadaan itkp terbaik peringkat iii dengan nilai 90,67
– Keterisian fungsional pengadaan barang dan jasa sudah 755, diatas target LKPP RI
– Nilai MCP KPK area intervensi pengadaan barang dan jasa, tahun 2022 nilai 97,48 dan di tahun 2023 peringkat 1 se-Indonesia dengan nilai 100.
– Pelaksanaan e-katalog lokal, peringkat iii e-purchasing award tahun 2023.
– Pembentukan clearing house pengadaan.
” Keberhasilan ini, tidak lepas dari bimbingan dan pendampingan oleh Lembaga Kebijakakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI,” ujar Bupati Joune Ganda.
Ditambahkannya, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang juga merupakan daerah binaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memilih kewajiban menjalankan program sistering.
“Dengan segala capaian yang sudah diraih, Pemkab Minut merasa berkewajiban untuk menjalankan program sistering, bersama-sama dengan pemerintah provinsi, memfasilitasi dan melakukan penyetaraan serta dorongan bagi kabupaten/kota lain di provinsi ini, untuk bersama-sama kuat dalam bidang pengadaan barang dan jasa,” pungkas Bupati Joune Ganda. (Rubby Worek)
