CAHAYASIANG.ID, MINAHASA – Proyek pembangunan dan rehabilitasi peningkatan sumber air bersih milik desa di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, menjadi sorotan masyarakat. Kegiatan yang berlokasi di Jaga IV tersebut tercatat memiliki total anggaran sebesar Rp213.078.800.
Berdasarkan informasi pada papan proyek, sumber pembiayaan berasal dari dana campuran, yakni Dana Desa (DDS) sebesar Rp201.588.450, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp3.690.100, serta dana lain-lain (DLL) Rp7.800.250. Pekerjaan itu ditargetkan rampung dalam waktu 30 hari kalender.
Namun, warga mempertanyakan sejumlah hal yang dinilai belum jelas dalam pelaksanaan proyek tersebut. Selain penggunaan dana campuran, masyarakat juga menyoroti keterangan pekerjaan yang tertulis sebagai rehabilitasi peningkatan sumber air bersih. Pasalnya, menurut warga, di lapangan pekerjaan itu diduga baru pertama kali dilakukan, sehingga istilah rehabilitasi dianggap perlu penjelasan lebih lanjut.
“Kalau memang rehabilitasi, berarti sebelumnya sudah ada bangunan atau fasilitas yang diperbaiki. Tapi setahu kami, pekerjaan seperti ini baru pertama kali dikerjakan di lokasi itu,” ujar salah satu warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Selain itu, warga juga menyoroti keterangan volume pekerjaan pada papan proyek yang dinilai tidak rinci. Mereka berharap ukuran panjang, lebar, jumlah unit, maupun spesifikasi teknis lainnya dicantumkan secara jelas agar masyarakat dapat mengetahui bentuk pekerjaan yang dilaksanakan.
“Volume pekerjaan harus jelas. Jangan hanya ditulis umum, karena masyarakat juga berhak tahu apa yang dibangun dan seberapa besar pekerjaannya,” tambah warga lainnya.
Masyarakat menegaskan proyek air bersih sangat dibutuhkan, terutama untuk menjawab persoalan kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah Desa Tateli. Namun mereka meminta pemerintah desa lebih terbuka dalam menyampaikan rincian anggaran, dasar penggunaan sumber dana campuran, serta spesifikasi pekerjaan agar tidak menimbulkan asumsi negatif di tengah masyarakat.
Warga juga berharap instansi terkait turun melakukan pengawasan agar seluruh tahapan proyek berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Transparansi penggunaan dana desa dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap setiap program pembangunan.(*RS)
