“Sementara yang rutin adalah Panitia Tetap Adinegoro akan memantau karya jurnalistik yang bagus untuk dimasukkan ke dalam ‘kotak’, karena kerap terjadi media yang bersangkutan lupa mengirimkan ke Panitia Tetap Adinegoro dan tidak masuk penilaian. Begitu pula pemantauan terhadap calon penerima Press Card Number One, calon penerima Penghargaan PWI, dll.”
Pengurus PWI Pusat, kata Hendry, akan tetap menjalankan program kerja yang sudah direncanakan dan tidak terganggu dengan berbagai manuver pihak yang membuat tuduhan tidak berdasar. “Saya menunggu kasus yang saya laporkan ke kepolisian dan juga ke pengadilan terkait dengan tindakan sewenang-wenang Dewan Pers. Saya tetap yakin kebenaran akan menang. Tuhan tidak tidur. Insya Allah.”
Sukses HPN 2025 di Kalsel, 7-9 Februari 2025, menurut Hendry, bukti PWI Pusat yang dipimpinnya tetap eksis. “Itu merupakan gambaran tak terbantahkan.” Semua acara yang direncanakan berjalan dengan baik, meskipun narasumber tidak semuanya sesuai dengan daftar yang diundang, tetapi penggantinya relatif sama baik.
Dukungan Pemerintah Provinsi bagus, paripurna. Semua kebutuhan panitia dan peserta yang terdaftar mewakili provinsi mendapat akomodasi, transportasi bagus. Urusan makanan di hotel juga baik. “Saya tidak mendengar ada keluhan dari panitia dan peserta mengenai fasilitas yang tersedia.”
“Soal kesulitan, selalu ada, khususnya dalam kordinasi antara Panitia Pusat dan Panitia daerah, karena beberapa detil terkadang berubah sesuai dinamika. Tetapi ini hal biasa. Sejak menjadi Sekjen pada tahun 2008 dan terlibat intensif dalam kepanitiaan, hal seperti itu lumrah. Untung saja teman-teman di Panitia Pusat sudah menjadi pelaksana berkali-kali, jadi sudah faham dan memaklumi. Kordinasi selalu menjadi tantangan sampai menit-menit terakhir pelaksanaan, baik untuk seminar maupun untuk Puncak Acara HPN.”
Soal biaya; Karena sudah ada MoU antara PWI Pusat dan Pemprov Kalsel dalam hal ini Dinas Kominfo, seluruh pembiayaan ditanggung Pemprov Kalsel.
Apakah sukses HPN 2025 bisa jadi pendorong terjadinya konsilidasi di tubuh PWI Pusat? “Wah tidak tahu juga. Kami sebagai PWI Pusat yang sah, yang memiliki SK Kemenkumham nomer AHU-0000946.01.08.AH. Tahun 2024 tanggal 9 Juli 2024, selalu terbuka untuk rekonsiliasi. Tidak tahu bagaimana kubu sebelah yang mengatakan ingin rekonsiliasi tetapi terus membuat pemberitaan buruk cenderung fitnah atas kegiatan kami.”
Sedang Bambang Sadono menilai, PWI masih eksis, baik bagi anggota, pemerintah, maupun masyarakat. Karena itu para elite yang sekarang bertengkar seharusnya malu, dan bertanggungjawab atas morosotnya citra organisasi.
“PWI harus bersatu, siapapun yang merasa pemimpin PWI saat ini, harus segera mencari jalan kembali organisasi ini di tengah masyarakat, khususnya komunitas profesi jurnalistik. Jangan ego masing-masing menjadikan organisasi jadi bahan cemoohan.”
Tradisi PWI yang menonjolkan rasa kekeluargaan, senasib, sepenanggungan, menurut Bambang, harus diteruskan. “Jangan suka bertengkar dengan temannya sendiri. Ngumbar aib teman, sama dengan mengumbar aib sendiri.”
Zainal Helmie, Ketua PWI Kalimantan Selatan yang juga Wakil Ketua Pelaksana HPN 2025, sependapat bahwa apa yang disebut Bambang Sadono merupakan modal sukses HPN 2025. Rasa kekeluargaan merupakan kunci sukses pelaksanaan HPN 2025, termasuk keharmonisan di tubuh PWI Kalsel sendiri.
Semua pengurus hingga anggota sama-sama berkomitmen kuat agar...
