CAHAYASIANG.ID, Manado – Musyawarah Daerah (Musda) Gerakan Pramuka Sulawesi Utara (Sulut) yang direncanakan pada tanggal 10 April 2026 menuai sorotan, terutama dari para pelaku dan pemerhati organisasi berlambang Tunas Kelapa tersebut.
Pengurus Kwarda demisioner dibawah kepemimpinan Vanda Sarundajang, yang kabarnya dipercayakan oleh Gubernur Sulut, Yulius Selvanus untuk melaksanakan Musda, dinilai mempersiapkan agenda itu tanpa mengikuti ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) secara benar. Hal itu mengemuka dengan munculnya tanggapan negatif dari sejumlah pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten/Kota, yang merasa “disepelekan” oleh pelaksana Musda.
Dua Kwarcab aktif, yakni Kwarcab Kota Bitung dan Kwarcab Kabupaten Kepulauan Talaud, menganggap persiapan Musda Gerakan Pramuka Sulut cacat administrasi. Mereka menyebut, pihak pelaksanakan Musda mengabaikan keberadaan pengurus Kwarcab aktif, dengan hanya menujukan undangan keikutsertaan Musda ke Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab), dalam hal ini kepada Bupati dan Walikota, karena menganggap pengurus Kwarcab sudah tidak aktif lagi.
Terkait itu, Sekretaris Kwarcab Kota Bitung, Julius Ondang, mempertanyakan mengapa pengurus tidak termasuk dalam undangan sebagai peserta Musda. “Jika bicara soal status kepengurusan, Kwarcab Bitung baru akan berakhir pada Juli 2026. Jadi masih aktif,” sebutnya.
Julius Ondang pun mengungkap bahwa saat ini, Kwarcab Bitung sedang melaksanakan persiapan Jambore Nasional (Jamnas). “Sekarang sementara tahapan Training Centre (TC) atau pusat pelatihan peserta Jamnas bagi 32 orang,” bebernya.
Senada dengan Julius Ondang, Ketua Kwarcab Kepulauan Talaud, Moktar Parapaga, juga menyampaikan keberatan karena pengurus Kwarcab Talaud yang masih aktif, tidak diundang. “Ini organisasi resmi, bukan arisan keluarga. Alasan apa mereka mengatakan jabatan sudah berakhir?” ucap Moktar disalah satu media lokal pada Kamis (26/3/2026) lalu.
Menurut mantan Wakil Bupati Kepulauan Talaud periode 2020-2025 ini, kepengurusan Kwarcab Talaud baru akan berakhir pada Juni 2026 mendatang. ““Kalau mau bilang selesai, justru Kwarda tahun lalu sudah selesai. Harusnya sekarang Careteker, bukan lagi Kwarda lama yang menandatangani surat itu. Itulah poin keberatan kami,” tegas Moktar, sembari mendesak agar Kwarda Sulut segera mencabut dan menganulir surat edaran tersebut untuk menghindari kekeliruan yang lebih jauh.
Persolan ini pun dinilai oleh sejumlah kalangan telah menunjukkan “kelemahan” pengurus Kwarda Sulut demisioner dalam hal data, struktur dan manajemen organisasi. Kelemahan ini juga dibuktikan melalui pelantikan Kwarcab Manado pada bulan Februari 2026, yang resmi mengukuhkan Irene Golda Pinontoan sebagai Ketua Kwarcab Manado periode 2025-2030.
“Bukan soal siapa yang terpilih menjadi pengurus, tapi prosesnya yang salah. Kalau sudah demisioner, seharusnya sudah tidak boleh melakukan pelantikan kan? Biarlah proses pelantikan Kwarcab Manado dilakukan sesudah Musda oleh pengurus baru yang terpilih,” sebut salah satu pemerhati Gerakan Pramuka yang tidak ingin identitasnya disebutkan.
Kabarnya menurut sumber, di tingkat Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) dan Pengurus Kwartir Ranting (Kwaran), untuk kepentingan Musyawarah Cabang (Mucab) Manado yang prematur, yang dilantik hanyalah para ketua tanpa ada struktur jelas.
Sumber berharap agar berbagai persoalan terkait organisasi Gerakan Pramuka yang terjadi, baik di tingkat Kwarda, Kwarcab hingga di tingkatan Kwaran yang berada di tingkat kecamatan, dapat diselesaikan dengan baik. “Tujuannya agar marwah Gerakan Pramuka dikembalikan ke jalurnya,” tandasnya. (ak)
