CAHAYASIANG.ID, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menginisiasi kerjasama lintas kementerian dalam penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) guna mendukung ekosistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA), di Bina Graha Jakarta, Selasa (15/8/23).
SEMUA HARUS MERUJUK KE PDN
Moeldoko meminta setelah penandatanganan perjanjian kerjasama, sudah tidak ada lagi ego sektoral di masing-masing kementerian terkait penggunaan PDN dalam penerapan OSS RBA.
Terlebih, Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Presiden Jokowi telah mengamanatkan sistem dan aplikasi pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, harus terintegrasi dengan PDN, termasuk untuk OSS RBA.
“Presiden sudah sampaikan tidak ada lagi aplikasi-aplikasi baru. Semua harus merujuk ke PDN. Termasuk untuk OSS RBA ini,” kata Moeldoko.
PUBLIK HARUS TAHU SOAL OSS RBA
Moeldoko menambahkan, penandatanganan Nota Kesepahaman harus diikuti peta jalan atau road map yang jelas dalam pemanfaatan PDN untuk pengembangan ekosistem perizinan dasar OSS RBA. Termasuk soal keamanan dan kelancaran.
Ia juga menegaskan, Jangan pernah ada kebocoran data dan kegagalan yang bisa merugikan publik.
“Kita harus pastikan OSS RBA ini lebih aman, cepat, dan lancar. Publik harus tahu soal ini,” pulas Moeldoko.
(DYW)
