CAHAYASIANG.ID, Jakarata – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melakukan kunker ke Buleleng, Bali, guna mendengar sekaligus menyerap aspirasi terkait pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.
Kepada sejumlah tokoh masyarakat, KSP Moeldoko menyampaikan, Bahwa Program pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara memiliki nilai strategis.
KSP Moeldoko mengatakan, Maka menjadi hal mendasar jika berbagai pertimbangan selalu dikomunikasikan.
“Menjadi hal mendasar, jika berbagai pertimbangan, baik secara teknis, ekonomi, politik, dan aspek-aspek lain. Selalu dikomunikasikan, dikoordinasikan, dan disinergikan, antara pemerintah pusat dengan daerah,” kata Moeldoko, Kamis (27/7/23).
KANTOR STAF PRESIDEN HADIR MENDENGAR DAN MENYERAP ASPIRASI PUBLIK
Panglima TNI 2013-2015 ini menambahkan, Atas dasar itu, Kantor Staf Presiden hadir untuk mendengar dan menyerap aspirasi publik.
Menurut Dirinya, Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden dalam melaksanakan pengendalian program sekaligus komunikasi politik dengan para stakeholder.
“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat terkait pembangunan Bandara Bali Utara, akan kami teruskan ke Presiden untuk mendapatkan perhatian,” jelas Moeldoko.
PENCORETAN BANDARA INTERNASIONAL BALI UTARA DARI PSN BUKAN DIBATALKAN
Senada dengan itu, KSP Moeldoko menegaskan, Pencoretan proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), bukan berarti proyek tersebut dibatalkan.
Sambung Moeldoko, Melainkan hanya ditunda sementara waktu karena pertimbangan prioritas dan lainnya.
“Justru inilah waktu yang tepat untuk mematangkan perencanaan, termasuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholder,” urai Lulusan terbaik Akmil 1981 tersebut pada sejumlah tokoh Masyarakat.
KSAD terpendek dalam sejarah TNI itupun tetap memastikan, Bahwa pemerintah berkomitmen terhadap pengembangan wilayah Bali Utara.
Sebab selama ini, Menurut KSP Moeldoko, Pembangunan di Pulau Bali masih terpusat di wilayah Bali Selatan. Kondisi tersebut, dinilai bisa menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi,
“Khususnya, di wilayah Bali Utara, dan Bali Timur,” lanjut Moeldoko. (Dego*)
