Selain karena didorong lahirnya UU Cipta Kerja yang dinilai mengancam kelas pekerja, muncul juga beberapa isu lain yang turut diperjuangkan setiap elemen pembentuk Partai Buruh. FPTHSI, misalnya, mendorong adanya perbaikan kesejahteraan para guru honorer. Selain itu, mewakili petani, SPI mengangkat isu-isu terkait perlindungan HAM terhadap petani, kedaulatan pangan, hingga reforma agraria.
Berbagai isu yang dikawal oleh elemen pembentuk partai juga tecermin dalam 13 platform yang akan diwujudkan. Demi mewujudkan negara sejahtera (welfare state), partai ini berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat, menambah lapangan kerja, menggalakkan pemberantasan korupsi, memperluas jaminan sosial, mewujudkan kedaulatan pangan, dan reforma agraria.
Partai Buruh juga mendorong perbaikan upah, pajak berkeadilan, kejelasan hubungan industrial, terjaganya lingkungan hidup, HAM dan masyarakat adat, perlindungan terhadap perempuan, pemberdayaan penyandang disabilitas, perlindungan tenaga pendidik honorer, serta penguatan koperasi.
Tentunya, tak mudah menunjukkan komitmen terhadap perjuangan tersebut. Sebagian besar platform perjuangan di atas menyasar berbagai isu besar dengan kompleksitas persoalan yang rumit. Beberapa, di antaranya reforma agraria dan perlindungan masyarakat adat, yang telah menahun mengendap di ruang legislatif.
*Strategi*
Bukan hanya soal arah perjuangan, Partai Buruh juga perlu memikirkan strategi jitu mengonsolidasi massa. Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahuddin menyampaikan, partainya merancang program unggulan yang tak ditawarkan partai lain. Salah satunya terkait program jaminan pengangguran bagi mereka yang tidak bekerja tetapi tertib dan patuh membayar pajak, harus diberi jaminan sosial oleh pemerintah agar lebih berdaya (Kompas, 24/8/2023).
Program ini tentu menarik perhatian pemilih, terutama mereka yang butuh lapangan kerja. Strategi ini bisa menjadi upaya menggaet konstituen. Meskipun di atas kertas jumlah konstituen dari partai ini besar, tidak semua kelas pekerja bisa merasa terwakili dengan keberadaan partai ini.
Nyatanya, tak semua bagian dari kelas pekerja memiliki kesadaran kelas dan aktif bergabung dalam gerakan. Laporan BPS tahun 2022 menunjukkan, ada 7,5 juta pekerja di Indonesia tergabung dalam serikat buruh. Angka ini menunjukkan tak sampai 10 persen dari jumlah pekerja di Indonesia yang tergabung dalam gerakan buruh.
Hal ini bisa jadi didorong oleh minimnya kesadaran kelas di tengah pekerja Indonesia. Padahal, perjuangan buruh di Indonesia telah menghasilkan perbaikan kesejahteraan yang dirasakan bersama. Beberapa di antaranya adalah tunjangan hari raya (THR), cuti melahirkan, dan aturan soal jam kerja. Hal ini menunjukkan gerakan buruh yang semakin progresif tentunya akan mendorong situasi pekerja yang makin membaik pula.
Meski begitu, upaya mewujudkan platform ini bisa berubah jadi retorika dalam sekejap apabila Partai Buruh jatuh ke jurang pragmatisme. Memang, tak mudah bagi partai baru untuk menarik massa tanpa mendapat dukungan dari partai lain yang lebih mapan dalam bentuk koalisi. Selain itu, partai ini juga bisa mendapat insentif elektoral dari efek ekor jas ketika mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu.
Namun, insentif elektoral tidaklah gratis. Terlebih lagi, platform kebijakan yang disasar partai ini berkelindan dengan kepentingan para pengusaha dan pemilik bisnis yang juga berpolitik di partai-partai mapan. Tak ayal, Partai Buruh perlu menyadari kekuatan utama dari wadah politik ini adalah konstituen. Alih-alih mendongkrak elektabilitas secara instan, partai ini perlu berupaya mendorong terbentuknya kesadaran kolektif di kalangan buruh dan kelas pekerja agar dukungan kepada partai ini bisa dicapai secara organik dan optimal. (*DW)
