4. KANTOR PEMERINTAH YANG PERLU DIPERBAIKI SEPERTI :
-KANTOR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KANTOR CAMAT DIMEMBE, KANTOR CAMAT AIRMADIDI, KANTOR CAMAT WORI.
-KANTOR CAMAT LIKUPANG BARAT YANG BERADA DILOKASI YANG MEMILIKI STRUKTUR TANAH YANG LABIL DAN RAWAN BENCANA, SEHINGGA PERLU DILAKUKAN RELOKASI.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN PENGADAAN MOBIL KELILING MENUNJANG PENGADAAN ADMINISTRASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
-PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DI DINAS PENDIDIKAN DAN BKPSDM
5. DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN PERLU PENGADAAN BANGUNAN UNTUK PENEMPATAN ALAT PENGUJIAN TERA ULANG DINAS PERDAGANGAN.
6. PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN PERLU DIPERBAIKI DALAM RANGKA PELAYANAN SERTA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH.
7. BANTUAN KEPADA PETANI DAN NELAYAN YANG ADA DI MINAHASA UTARA PERLU DITINGKATKAN DENGAN MENGALOKASIKAN ANGGARAN YANG CUKUP PADA PRASARANA. KEGIATAN PELATIHAN DAN PENGADAAN SARANA
8. PENGAJUAN PROPEMPERDA OLEH BAGIAN HUKUM BERDASARKAN PRIORITAS DISERTAI DENGAN DUKUNGAN ANGGARAN, SESUDAH ITU DIAJUKAN KE DPRD.
9. MEMAKSIMALKAN PENGANGGARAN 1% DI INSPEKTORAT PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, MENAMBAH PERSONIL ASN SEHINGGA DAPAT MELAKSANAKAN TUPOKSINYA SECARA OPTIMAL.
MENYIAPKAN RUANGAN YANG REPRESENTATIV UNTUK SIDANG MAJELIS TUNTUTAN PENYELESAIAN GANTI RUGI (TPTGR).
10. DIHARAPKAN INTERVENSI YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TERMASUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR KEK PERIWISATA LIKUPANG, SERTA MEMPERBANYAK IVENT SEHINGGA MENARIK MINAT WISATAWAN BAIK
DOMESTIK MAUPUN INTERNASIONAL. MEMPERCEPAT RANPERDA INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DI PERIWISATA LIKUPANG, SEHINGGA DAPAT MENDORONG INVESTASI KEK
11. DI BIDANG INFRASTRUKTUR, AGAR SEGERA MELAKUKAN PERBAIKAN JALAN YANG RUSAK DAN MEMBANGUN AKSES JALAN UNTUK MEMPERMUDAH TRANSPORTASI MASYARAKAT, TERMASUK YANG ADA DI AIRMADIDI SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN.
DI SAMPING ITU JUGA DIHARAPKAN ADANYA ANGGARAN UNTUK PERBAIKAN/ PEMELIHARAAN LAMPU JALAN DAN PEMANGKASAN POHON DENGAN PENGADAAN MOBIL HIDROLIK.
12. ADANYA PENAMBAHAN ARMADA MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DAN PEMASANGAN HYDRANT DI SETIAP KECAMATAN, UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TERUTAMA YANG BERADA DI WILAYAH LIKUPANG YANG JARAKNYA JAUH DARI IBUKOTA KABUPATEN.
13. DALAM RANGKA MEMPERLANCAR TELEKOMUNIKASI SERTA MENGURANGI BLANKSPOT DI WILAYAH MINAHASA UTARA, DIHARAPKAN ADANYA PENINGKATAN JARINGAN SEPERTI PENAMBAHAN TOWER.
14. CSR DARI PERUSAHAAN YANG BEROPERASI DI VILAYAH MINAHASA UTARA AGAR DAPAT DIINVENTARISIR DAN MAKSIMALKAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
15. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN BAIK ANGGARAN MAUPUN KEGIATAN DISETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LEBIH DIMAKSIMALKAN AGAR DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MINAHASA UTARA, DAN APABILA ADA KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH SELESAI LANGSUNG DIBAYARKAN DI TAHUN ANGGARAN TERSEBUT, BUKAN MENJADI HUTANG DI TAHUN BERIKUTNYA.
16. KEGIATAN-KEGIATAN DI OPD HARUS DIRENCANAKAN SECARA MATANG, AGAR TARGET KINERJA BISA TERCAPAI, TERUTAMA YANG MENYENTUH KEPENTINGAN MASYARAKAT MINAHASA UTARA. SALAH SATU CONTOH PENGANGGARAN KEGIATAN JARINGAN INTERNET DI DINAS KOMINFO YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN TEPAT PADA WAKTUNYA, SEHINGGA KEGIATAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN DAN MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA SEMUA PIHAK DIKARENAKAN TIDAK MEMPERHITUNGKAN DENGAN CERMAT WAKTU PELAKSANAANNYA. UNTUK ITU, PANSUS MENDORONG AGAR SUPAYA KEGIATAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN DI TAHUN 2022.
17) PENGALOKASIAN ANGGARAN DI SETIAP OPD HARUS PROPORSIONAL DENGAN MEMPERHATIKAN VISI DAN MISI BUPATI, JUGA KEBUTUHAN OPD YANG BERSANGKUTAN UNTUK MELAKSANAKAN TUPOKSINYA SECARA MAKSIMAL.
