Dari cerita di atas, penulis merasa saat ini negara seperti dipermainkan untuk tujuannya sendiri. Hal ini tentu merusak independensi MK.
Sangat jelas terlihat permainan yang vulgar sedang di perlihatkan di bangsa ini, putusan MK memiliki tujuan yang semestinya belum waktunya, tetapi dipaksakan melalui cara-cara dan menggunakan instrumen negara agar terlihat benar. Kalau memang belum waktunya, mengapa harus dipaksakan?
Dengan sikap MK tersebut, saya menganggap bahwa bangsa ini mengalami kemunduran. Mengapa tidak? Kepercayaan masyarakat terhadap MK rusak, MK sendiri sudah tidak independen, dan di sisi lain, kita berupaya membangun demokrasi sedemikian rupa, tetapi justru dirusak ketika menjelang pesta demokrasi.
Putusan MK kali ini dinilai bukan melalui proses politik dan kebijakan yang sangat panjang, tetapi melalui proses instan sehingga menghasilkan sikap politik publik dimana ada yang menerima dan ada yang menolak.
Saya gak membayangkan sejarah Indonesia akan dinodai oleh satu putusan perkara yang demikian mengabaikan akal sehat, menggergaji demokrasi, menggergaji negara hukum dan di pertontonkan di hadapan masyarakat secara vulgar.
Saya mengingat kembali peristiwa 1998 orde baru diakhiri untuk menghidupkan demokrasi agar setiap anak bangsa itu bisa ikut mekanisme politik demokratis, yang kompetitif, sehat dan objektif.
Setiap orang punya kesempatan yang sama secara fair objektif untuk menjadi pemimpin bangsa tanpa terkecuali karena itu tidak boleh ada previlege, tidak boleh ada instan, tidak boleh sulapan, tidak ada didunia ini negara demokrasi yang sulapan. Sementara saat ini kita melihat tukang sulap dalam negara demokrasi yang kita bangun tertatih tatih.
Banyak aktivis bertanya tahun 98 itu Jokowi itu ada dimana? Banyak aktivis di negara ini yang adalah pelaku sejarah menumbangkan orde baru, bergerak sejak tahun 80an untuk membangun demokrasi. Kita tentu ingat berakhirlah orde baru itu 98 puncaknya gerakan mahasiswa. Perjalanan panjang sekali dan kita sedang berusaha untuk membangun demokrasi perlahan-perlahan dimana jatuh bangun itu biasa. Tetapi saya enggak pernah menduga akan ada satu peristiwa yang begini dramatis, serasa seperti jatuh dari langit ketujuh. Kita sedang melihat cara-cara yang sangat memalukan semacam ini.
Jokowi dipilih secara demokratis dia datang dari masyarakat sipil yang biasa seperti saya, rakyat biasa seperti kebanyakan orang Indonesia. Dimana proses demokrasi juga yang mengantarkan dia menjadi pemimpin.
Jokowi seharusnya bersyukur, bahwa dia bukan lahir di karpet merah, bukan anak orang kaya, bukan anak jendral, dia bukan keturunan presiden. Dia mestinya bersyukur sekali bersama keluarganya itu, terpilih melalui proses demokrasi yang dibangun jatuh bangun oleh mahasiswa sejak tahun 70an bergelombang sampai akhirnya 98 berakhir.
Sebaiknya Presiden Jokowi bersikap untuk menurunkan tensi situasi saat ini. Supaya tidak membuat orang lain menduga-duga atau berprasangka.
Perlu kita ketahui bersama bahwa syarat-syarat pemilihan presiden itu termasuk dalam open legal policy atau kebijakan hukum terbuka, yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.
Saya berharap supaya Presiden Jokowi tidak ikut campur terlalu jauh dalam proses politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024, serta membiarkan semuanya tetap terbuka supaya terjadi persaingan yang setara dan adil.
Akhir dari semua ini, toleransi harus menjadi tolak ukur utama dalam menentukan apakah demokrasi berjalan dengan baik atau tidak di dalam pemerintahan sebuah negara.
Penulis: Aktivis/Koordinator Umum Tim Wartawan Ba Carita Sulut.
