Oleh: Om Lole/Aktivis/Koordinator Umum Tim Wartawan Ba Carita Sulut.
CAHAYASIANG. ID, Berbicara tentang demokrasi dan pemerintahan, apa sih pemerintahan itu? Pemerintahan merupakan bagian dari fungsi politik dalam ketatanegaraan. Indonesia sebagai ideologi pancasila menganut sistem pemerintahan yang demokratis sesuai dengan kebutuhan negara untuk menjamin masyarakat bebas berpendapat.
Tapi apakah hal tersebut sudah terlaksana dinegara kita? mengingat demo para mahasiswa tempo hari karena kekecewaan pada isi sejumlah rancangan beleid yang sudah dibahas pemerintah dan DPR, seperti RUU KUHP dan UU KPK hasil revisi.
Presiden Jokowi tidak menolak RKUHP, melainkan meminta pengesahan rancangan undang-undang itu ditunda. Namun, Jokowi menolak tuntutan mahasiswa untuk mencabut UU KPK hasil revisi.
Apakah demokrasi dibuat untuk memicu konflik karena perbedaan pendapat? Apakah perbedaan pendapat dalam demokrasi itu salah? Jawabannya ya sekaligus tidak, tergantung dari pelaku demokrasi itu sendiri.
Demokrasi yang buruk adalah demokrasi yang hanya mementingkan pendapat sendiri yang dianggap “benar” dan membelakangi pendapat yang dianggap “salah”, dimana seharusnya demokrasi yang baik adalah demokrasi yang menaungi seluruh pendapat, apapun itu isinya dan mengambil pendapat yang paling menguntungkan untuk situasi tertentu.
Di Indonesia, lembaga-lembaga mempunyai kedudukan yang sama dengan tugas pokok dan fungsinya yang berbeda-beda. Tugas-tugas dan tanggung jawab dari setiap lembaga negara tersebut dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat/rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dari suatu negara.
Maka menjadi keniscayaan tentang tujuan dari penyelenggaraan pemerintah itu adalah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Nyatanya mereka yang dipilih rakyat tidak benar-benar bekerja untuk rakyat, bahkan saat ini rakyat sedang di pertontonkan dengan putusan MK belakangan ini bukan saja kontroversi tapi ngawur. Dan terkesan memberikan peluang agar Wali Kota Solo sekaligus keponakan Ketua MK Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.
Disinilah kita akan melihat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bisa menjalankan mandat secara objektif secara fair atau tidak. Dan apakah MKMK bisa mengambil langkah-langkah terobosan atau tidak? tidak hanya sekedar terobosan memecahkan persoalan kontroversi sikap hakim dan prilaku hakim tetapi juga membangun masa depan peradaban hukum dan peradaban demokrasi Indonesia.
Saat ini diseluruh Indonesia ramai dibicarakan soal putusan MK bahkan menjadi topik terhangat di setiap warung kopi, putusan Ketua MK ini justru memancing reaksi beragam dari berbagai pihak.
Ada pepatah tua mengatakan begini “ORANG KRITIS ITU KARENA TIDAK KEBAGIAN SAJA. SETELAH DAPAT BAGIAN MENJADI PENDIAM DAN RAKUSNYA BUKAN MAIN. KUAT MISKIN TAPI TAK KUAT KAYA.”
Di dunia ini kita akan terus di uji dengan situasi yang ada, dan kita harus jujur dan berani mengambil sikap untuk kepentingan bangsa dan negara. Para elit politik dan petinggi-petinggi lembaga harus lebih mementingkan rakyat dan bukan kekuasaan.
Dari cerita di atas, penulis merasa saat ini...
