Selain perkara korupsi, LKBH Korpri juga tidak memberikan pembelaan terhadap kasus pelecehan seksual yang melibatkan perempuan dan anak, kasus perselingkuhan yang terbukti dilakukan oleh ASN, serta perkara yang masuk kategori extraordinary crime seperti terorisme dan narkotika.
Khusus terkait perselingkuhan ASN yang terbukti, Marchelino menyebut pihaknya bahkan mendorong adanya proses penegakan disiplin sesuai ketentuan kepegawaian.
“Apabila seorang ASN terbukti berselingkuh, kami tidak membela. Bahkan kami mendorong Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan tindakan disiplin,” katanya.
LKBH juga tidak menangani perkara perceraian ASN.
Di sisi lain, Marchelino menyoroti persoalan hukum yang berpotensi dihadapi para guru. Menurutnya, profesi guru saat ini menjadi salah satu kelompok yang rentan berhadapan dengan persoalan hukum ketika menjalankan tugas mendidik siswa.
Ia mencontohkan kondisi ketika seorang guru memberikan tindakan disiplin kepada peserta didik dalam rangka pendidikan, namun tindakan tersebut kemudian dipersoalkan oleh orang tua siswa.
Marchelino menegaskan, dalam menghadapi perkara semacam itu, LKBH Korpri akan melihat terlebih dahulu fakta dan duduk perkara secara objektif.
Ia memberikan ilustrasi mengenai kasus seorang guru yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap siswa, padahal tindakan yang dilakukan sebenarnya merupakan pemeriksaan sederhana terhadap kondisi fisik siswa.
“Kalau memang dia terbukti betul-betul melakukan tindakan pelecehan seksual, maka kami tidak bisa membela. Tetapi kalau dia didiskriminalisasi atau difitnah, maka kami akan membela sampai titik darah penghabisan,” ujarnya.
Menurutnya, prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum bukan berarti membenarkan setiap tindakan klien. LKBH Korpri tetap akan melihat fakta, bukti dan proses hukum secara objektif sebelum memberikan pembelaan.
Marchelino berharap keberadaan LKBH Korpri dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi ASN, P3K serta keluarga mereka, sekaligus membantu para aparatur memahami batas-batas hukum dalam menjalankan tugas.
“Komitmen kami adalah menjadi garda terdepan bagi seluruh ASN dan P3K beserta keluarganya apabila ada permasalahan hukum,” pungkasnya.(*RS)
