Kekhawatiran lainnya sebagai tantangan adalah mutasi pejabat yang urusannya bisa ditangani pemerintah pusat. Ini dengan catatan banyaknya kasus bermuara hukum yang melibatkan birokrat dalam pemerintahan. Tapi ada peluang berupa keuntungan bagi daerah saat Ferry menilai afiliasi politik Gubernur dan Presiden yang berada di garis yang sama.
“Saya kira proposal-proposal pembangunan yang disodorkan ke presiden bisa cepat ditanggapi positif karena keduanya satu partai, sementara kepala daerah kabupaten/kota yang tidak terafiliasi justru harus melewati meja gubernur sebelum sampai ke presiden sehingga semuanya bisa terkontrol,” cetus Ferry Liando.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado, Satryano Pangkey menyatakan, konsesi pertambangan perlu menghitung berbagai kawasan yang tidak seharusnya dimasukan dalam perencanaan.
“Di Sangihe misalnya, itu sangat berbahaya untuk kelangsung hidup masyarakat dan ekosistem lingkungan,” tegas dia.
Ferley Bonifasius Kaparang, salah satu penggagas Forum Kebangsaan Sulut, turut menanggapi persoalan penegakan hukum. Ia mengingatkan agar jangan sampai jejaring yang kini dekat dengan pemerintahan, justru yang menghadirkan problem pada komitmen gubernur untuk memberantas korupsi dan praktik korusi.
“Harus cepat dibaca agar masalah seperti itu tidak terjadi, karena bila dibiarkan dan berlarut ini menjadi benang kusut yang sulit terurai,” sebut mantan Direktur LBH Pers Manado ini.
Sedangkan jurnalis senior, Yoseph Ikanubun, menyorot proses komunikasi publik yang belum mampu dimaksimalkan instansi teknis. Hal inilah yang membuat banyak kebijakan pro-rakyat sebagai produk langsung gubernur tidak terpantau masyarakat.
“Perkuat tim untuk membangun komunikasi publik sehingga berbagai kebijakan itu bisa terpublikasi,” ucap Ahli Pers Dewan Pers ini.
Perlu diketahui, Forum Kebangsaan Sulut adalah sebuah grup diskusi yang baru saja terbentuk pada Desember 2025 ini. Penggagasnya, selain Ferley Kaparang, Satriano Pangkey, Yoseph Ikanubun dan Agust Hari, juga aktivis buruh Frangky Mantiri, praktisi hukum Mercy Umboh dan beberapa pihak lainnya dari lintas-latar belakang dan organisasi.
“Kita gelar diskusi bulanan yang manfaatnya saling tukar ide dan gagasan untuk kemajuan daerah dan mudah-mudahan hasilnya menjadi input atau rekomendasi kebijakan kepala daerah,” tutur Mercy Umboh. (*/ak)
