CAHAYASIANG.ID, Manado – Mendekati tutup tahun 2025, kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) yang dikomandoi Gubernur Yulius Selvanus dinilai layak untuk ditanggapi. Hal itu pun menginisiasi Forum Kebangsaan Sulut menggelar diskusi yang berlangsung pada Jumat (05/12/2025) di Sekretariat Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulut.
Jurnalis senior, Agust Hari dari AMSI Sulut selaku koordinator acara, menghadirkan Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Bidang Politik dan Kebijakan, Dr Fiko Onga dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat Manado, Dr Ferry D. Liando sebagai narasumber. Diskusi menarik ini dipandu Ketua SIEJ Sulut, jurnalis Findamorina Muhtar.
Selaku stafsus, Fiko mengungkap sejumlah rencana Gubernur Yulius yang selama ini tak terpublikasi. Walaupun kebijakan-kebijakan ini tidak terekspos, namun menurutnya bergizi tinggi untuk warga Sulut. Salah satu persoalan yang berani dialirkan Fiko menyoal konsesi pertambangan yang digawangi pemerintahan YSK-Victory —sebutan Yulius Selvanus dan wakilnya Victor Mailangkay. Muara program tambang ini menurut dia adalah kesejahteraan masyarakat.
“Legalitas dalam aturan konsesi pertambangan ini lagi digodok dan kami terlibat dalam tim yang menata aturan ini, sehingga saya bisa pastikan pak Gubernur mendorong untuk kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Salah satu tindakan krusial Gubernur Sulut untuk menyatakan konsesi tambang khusus dikelola rakyat adalah membatasi lahan pertambangan milik korporasi. Salah satunya ada di Minahasa Utara. “Beliau minta perusahaan itu menciutkan lahan konsesinya dalam skala besar untuk digunakan sebagai tambang rakyat,” ujar Fiko.
Tapi di sisi yang sama, Yulius Selvanus juga tak membiarkan kawasan tertentu untuk disentuh pertambangan. Salah satunya Pulau Bangka yang juga di Minahasa Utara. Pulau kecil yang sempat digoyang penambang biji besi dari Tiongkok itu hanya bisa digunakan sebagai kawasan wisata.
Di sektor pertanian, Gubernur memimpin inisiasi perluasan lahan persawahan terluas dalam sejarah pemerintahan di Sulawesi Utara. Karena menurut Fiko, Gubernur selaku kepala daerah memasukan dalam rencana tata ruang wilayah atau RTRW lahan sawah seluas 61.000 Ha.
“Sebelumnya tidak ada yang begini, jadi pak Gubernur ingin kita swasembada, mandiri dari persediaan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai tahun depan ada banyak lahan sawah yang dicetak,” jelas dia.
Langkah yang dilakukan menuju swasembada pangan adalah penataan infrastruktur. Ini penting kata Fiko mengingat untuk persediaan beras, Sulut defisit 156.000 ton. Fakta itu tidak mengherankan karena kerusakan irigasi dari pusat dan daerah sudah di titik kritis, 87 hingga 95 persen.
Sementara, narsum Dr Ferry Liando menyampaikan peluang dan tantangan yang akan dihadapi pemerintah daerah ke depan. Dia meminta kepala daerah perlu dinamis dalam tata kelola anggaran. Apalagi menurut dia masih ada rasionalisasi pada dana transfer ke daerah (TkD).
“Karena itu anggaran yang digunakan misalnya untuk proyek fisik harus dikelola semaksimal mungkin dan jangan sampai hasilnya justru tidak bermanfaat untuk masyarakat,” sebut Ferry.
Kekhawatiran lainnya sebagai tantangan adalah mutasi pejabat yang...
