CAHAYASIANG.ID, MINUT – Kerja keras keroyokan Forkopimda dan jajaran terkait Pemkab Minut yang dipimpin Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JGKWL) dalam menekan inflasi menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Pasalnya Pemkab Minut masuk dan 17 Kabupaten dan kota masuk di Indonesia masuk nominasi menerima penghargaan. Bupati Minut Joune Ganda diundang oleh Presiden RI Joko Widodo, ke istana dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi. Udangan yang diterima Joune Ganda ini merupakan indak lanjut dari telegram Menteri Dalam Negeri, Nomor Surat 500.2.3/4062/Bangda tertanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Selaku Ketua Pokja Daerah Ir. Restuardy Daud, M.Sc.
”Tanggal 14 besok saya bersama Bupati dan Wali Kota yang masuk nominasi lainnya diundang Mendagri untuk menghadiri Rakornas Penangganan Inflasi di Istana negara. Undangan tersebut adalah tindak lanjut dari telegram Menteri Dalam Negeri, dengan nomor Surat 500.2.3/4062/Bangda tertanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Selaku Ketua Pokja Daerah Ir. Restuardy Daud, M.Sc.,” terang Joune Ganda kepada media ini, Kamis (13/06/2024).
Lanjut dikatakan Joune Ganda, undangan ini merupakan apresiasi atas kinerja dan prestasi yang batut dibanggakan.
”Dengan masuk nominasi bersama bersama 16 Kabupaten dan Kota lainnya se- Indonesia itu merupakan satu bukti prestasi dan kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat Minut,” tandas Joune Ganda seraya mengajak seluruh jajaran Pemkab Minut untuk terus berkerja mendulang prestasi bagi kemajuan daerah.
Rakornas inflasi ini dijadwalkan akan dipimpin langsung oleh presiden Jokowi Widodo di istana Negara didampingi oleh Menko Perekonomian selaku ketua TPIP, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Mendagri, dan mengambil Tema Pengamanan produksi dan peningkatan efisiensi rantai pasok untuk mendukung stabilitas harga. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong kepala daerah dan TPID dalam mensinergikan kebijakan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah serta menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengendalian secara nasional. (Rubby Worek)
