CAHAYASIANG.ID, Manado – Kanwil Kementrerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Utara bersama Kerapatan Gereja Baptis Indonesia wilayan Sulawesi Utara, melakukan Penandatangan Kerja Sama (PKS) terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum Komunitas (Posbatas). Selain penandatangan itu, dilaksanakan juga kegiatan penyuluhan hukum bagi para anggota jemaat KGBI Sulut yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Ketua Umum KGBI, Pdt. Dr. Joubert Warouw, M.Div, M.Th, menyambut baik serta mengapresiasi langkah pembentukan Posbatas ini. Menurutnya, kehadiran kerjasama ini merupakan momen bersejarah dan langkah konkret untuk memberikan akses keadilan serta perlindungan hukum bagi warga gereja dan masyarakat luas.
“Ini merupakan momen pertama dalam sejarah organisasi kita. Kehadiran Pos Pelayanan Hukum hingga ke tingkat pimpinan majelis, wilayah, sampai ke jemaat-jemaat merupakan bentuk pelayanan nyata dalam memfasilitasi kebutuhan hukum masyarakat,” ujarnya.
Pdt Joubert menyebut, persoalan hukum yang sering timbul sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan hak-hak konstitusional, hak atas keadilan sosial, maupun hak asasi manusia yang mereka miliki.
“Hukum itu identik dengan kecerdasan dan pengetahuan. Banyak masyarakat yang melanggar hukum atau bahkan menjadi korban hukum karena kurangnya pemahaman. Dengan hadirnya Pos Pelayanan Hukum ini, diharapkan istilah-istilah dan pemahaman hukum dapat lebih dikenal, dipahami, serta diakses dengan mudah oleh jemaat,” tambahnya.
Sementara Kakanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling, dalam sambutnnya, menegaskan pentingnya kehadiran Posbankum berbasis komunitas sebagai langkah strategis memperluas akses keadilan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Filosfi penyelesaian masalah hukum di tengah jemaat hendaknya tidak melulu diselesaikan secara peradilan formal hingga berujung ke penjara. Melalui peran pendeta dan pimpinan jemaat sebagai juru damai, pendekatan yang lebih persuasif, kekeluargaan, dan edukatif dapat dilakukan,” ucapnya.
Hendrik menambahkan, keterlibatan tokoh agama sangat krusial mengingat pendeta memiliki ikatan emosional dan spiritual yang kuat untuk menyentuh nurani jemaatnya saat menghadapi perselisihan.
“Kehadiran Posbatas di lingkungan gereja ini akan didampingi langsung oleh para advokat dari LBH Nehemiah. Melalui kerja sama ini, masyarakat dan jemaat dapat memanfaatkan berbagai layanan hukum”, sebutnya.
Berbagai layanan hukum itu adalah konsultasi dan mediasi hukum, Pendampingan Peradilan Gratis (Pro Bono), serta pelatihan paralegal komunitas.
Peresmian Posbatas ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Kanwil Kemenkumham Sulut dalam membentuk Posbankum di berbagai komunitas basis. “Setelah sebelumnya dibentuk di lingkungan masyarakat nelayan, gereja, akan direncanakan berlanjut ke lembaga keagamaan lainnya,” tutur Hendrik.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan hukum yang menghadirkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, sebagai narasumber dengan materi “Hak atas Hukum dan Keadilan bagi Masyarakat.” Materi tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap hukum dan keadilan.
Selain itu, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, John Tobiling, turut memberikan materi “Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan dalam Penyaluran Dana Hibah.” Materi ini memberikan pemahaman mengenai aspek hukum yang perlu diperhatikan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan dan penyaluran dana hibah. (ak)
