CAHAYASIANG.ID, Tahuna – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Tahuna, melaksanakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dan Operasi Gabungan (Opsgab) tingkat kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Rapat tersebut mengangkat tema “Penanganan Persons of the Phillipines Descents (PPDs)”.
Kegiatan tersebut berlangsung di dua lokasi yakni Rapat Timpora berlangsung di Hotel Tahuna Beach dan Resort, sedangkan kegiatan Opsgab dilaksanakan di Desa Karatung Satu, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Bupati Kabupaten Kapulauan Sangihe, Michael Tungari, menghadiri langsung kegiatan tersebut. Sementara dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara (Kanwil Ditjenim Sulut) diwakili oleh Ketua Tim Intelijen, Kiven Manus, bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna, John Maturbongs. Hadir pula dalam kegiatan itu unsur Forkopimda, perwakilan Pemerintah Daerah serta perwakilan TNI-Polri.
Selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna, John mengatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, khususnya Republik Filipina.
Kondisi geografis ini memberi tantangan tersendiri dalam aspek keimigrasian, salah satunya terkait keberadaan Undocumented Person atau Person of Philippines Descent (PPDS) yang hingga saat ini masih menjadi isu strategis di perbatasan.
Masalah keberadaan PPDS ini tidak hanya menyangkut aspek administrasi keimigrasian, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan bahkan keamanan. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan sinergi yang kuat, komprehensif, dan berkesinambungan antara seluruh instansi terkait, baik pusat maupun daerah, yang tergabung dalam wadah Timpora.
John berharap, forum dapat menyatukan langkah, menyamakan persepsi, serta memperkuat koordinasi dalam merumuskan langkah strategis untuk penanganan PPDS.
“Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna senantiasa berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberikan solusi yang tepat, humanis, serta sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,” ucapnya.
Bupati Michael Tungari dalam sambutannya mengatakan, sebagian masyarakat Sangihe memiliki kedekatan kultural, kekerabatan, dan tradisi dengan beberapa wilayah di Filipina bagian Selatan.
Hal ini menurutnya adalah potensi besar untuk memperkuat kerja sama lintas batas berbasis kearifan lokal, sekaligus memperkuat identitas budaya dan posisi strategis Sangihe sebagai “Gerbang Terdepan NKRI”.
Tungari berharap, melalui keberadaan Timpora dan pelaksanaan Operasi Gabungan hari ini, dapat menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyinergikan langkah-langkah strategis antara pemerintah daerah, Instansi penegak hukum, dan unsur terkait lainnya.
Dengan demikian, lanjut Tungari, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan potensi sangihe sebagai wilayah perbatasan yang aman, produktif, dan berdaya saing.
“Tingkatkan kerja sama lintas sektor melalui pendekatan yang humanis, cerdas, dan responsif terhadap dinamika yang berkembang di wilayah perbatasan,” imbaunya.
Dengan sinergi antara TNI, Polri, Imigrasi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat, Tungari yakin akan mampu menjaga Sangihe sebagai beranda terdepan NKRI, sekaligus menjadikannya pusat pertumbuhan dan konektivitas antarbangsa.
Sementara, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Joudy Supit, memaparkan pengertian keimigrasian sesuai UU No. 6 Tahun 2011, wilayah kerja Kantor Imigrasi Tahuna, serta data terkait Persons of Philippines Descent (PPDs) di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dalam kegiatan tersebut, dirangkai pula dengan diskusi yang membicarakan berbagai isu, termasuk rencana pencanangan Petugas Pembina Desa (Pimpasa) di wilayah yang terdapat PPDs, pembaruan data PPDs di Kecamatan Nusa Tabukan dan Batunderang, hingga apresiasi terhadap aparat desa yang aktif menyampaikan informasi. (*/ak)
