CAHAYASIANG.ID, SULUT – Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM dalam hal Wakil Ketua BPMS GMIM, Pdt Janny Rende angkat bicara mengenai kasus hukum yang tengah dialami BPMS sekarang.
Pdt Janny Rende menjelaskan bahwa sesuai persoalan yang dituduhkan kepada dirinya itu adalah ranah internal yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri sesuai Tata Gereja GMIM.
“Berdasarkan aturan gereja, di tata gereja GMIM peraturan tentang sinode, pasal 34 kalau saya tidak salah, ayat 7, di situ sebenarnya sudah jelas. Bahwa jika terjadi sesuatu yang merugikan keuangan gereja, BPMS berkuasa melakukan investigasi dan melapor kepada pihak yang berwajib,” ujar Pdt. JR.
Lanjut Pdt Janny Rende, BPMS mempertanyakan Legal Standing Pelapor yang membawa ini ke ranah hukum.
“Menurut saya, bahwa legal standing melapor persoalan ini sebenarnya BPMS. BPMS melapor kepada saya, kalau saya pelapor. Saya menggunakan uang gereja misalnya, BPMS yang harus melapor kepada pihak berwajib untuk saya diurus. Tapi kalau ini kan tidak punya legal standing. Pelapor itu bukan organ BPMS,” ungkapnya.
Ia menyayangkan adanya pihak luar yang memaksakan urusan ini ke jalur hukum formal, yang justru berpotensi mengganggu stabilitas institusi.
“Jalan terbaik yang semestinya ditempuh adalah komunikasi langsung di tingkat top manajemen sinode. Kan tata gereja kita itu sudah sangat-sangat jelas. Sebenarnya ini adalah ranah internal. Persoalan ini adalah BPMS dengan Pendeta Hein Arina. Seharusnya BPMS tinggal bicarakan dengan Pendeta Hein Arina,” terangnya.
“jika mekanisme internal ini diabaikan dan laporan dari pihak yang tidak memiliki legal standing tetap dipaksakan berjalan, hal tersebut justru terkesan sengaja didesain untuk membuat situasi di lingkungan pelayanan menjadi tidak kondusif.” tutup Pdt Janny Rende. (*JL)
