CAHAYASIANG.ID, Jakarta – Kantor Staf Presiden mengintegrasikan 82 program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial untuk lintas kementerian dan BUMN, tahap satu di Sumatera Utara.
Pengintegrasian tersebut dilakukan bersama dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dan Investasi (Marves), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengatakan, integrasi 82 program merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2023.
Lulusan terbaik Akademi Militer 1980 kecabangan infanteri itupun berharap, Masyarakat bisa memanfaatkan lahan untuk kesejahteraan bersama.
“Kantor Staf Presiden menjalankan dan mewujudkan arahan Presiden agar lahan yang sudah diberikan sertifikat juga diberdayakan. Presiden sangat menginginkan kerja-kerja para Menteri untuk memberikan penguatan pada penerima SK Perhutanan Sosial,” kata Moeldoko menjalankan Perintah Jokowi, Kamis (3/8/2023).
_INTEGRASI 82 PROGRAM TINDAK LANJUT KUNJUNGAN JOKOWI_
Sementara, Integrasi 82 Program disebut Moeldoko, merupakan tindak lanjut pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Humbanghasundutan 3 Februari 2022 lalu.
Menurut KSAD terpendek dalam Sejarah Indonesia ini, Jokowi menyerahkan 43 SK perhutanan sosial, hutan adat dan tanah objek reforma agraria atau TORA kepada masyarakat di Humbang Hasundutan, serta berdasarkan rapat kabinet terbatas pada tanggal 3 Januari 2023.
Moeldoko menjelaskan, Dalam kunjungan Presiden mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin.
Diapun merinci, Dalam integrasi 82 program ini KLHK mengerjakan 15 kegiatan, Kementerian Pertanian 14 kegiatan, Kementerian Koperasi dan UKM delapan kegiatan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tiga kegiatan.
_BUMN TERLIBAT DALAM INTEGRASI LINTAS KEMENTERIAN_
Setelah itu, Dirinya menambahkan, Lima BUMN juga terlibat.
“Antara lain, PLN dengan 17 kegiatan, Hutama Karya dengan 2 kegiatan, BRI dengan 9 kegiatan, Pupuk Indonesia Holding Company dengan 9 kegiatan dan Indonesia Financial Group dengan 5 kegiatan,” ungkap Moeldoko.
_ORKESTRASI PERHUTANAN SOSIAL SESUAI KEINGINAN JOKOWI_
Saat Mengejah Keinginan Presiden Jokowi, Ia menuturkan, Integrasi Pemberdayaan Lintas Kementerian / Lembaga ini sangat baik menjadi model kolaborasi pemberdayaan masyarakat.
“Terutama dengan Perhutanan Sosial yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional,” sambung Moeldoko.
Berkat Orkestrasi KSP Moeldoko saat menjalankan Perintah Presiden Jokowi, Panglima TNI 2013-2015 itupun menguraikan Bentuk program pemberdayaan yang diberikan oleh para mitra.
“Di Antaranya berupa bantuan bibit tanaman, serta pendampingannya, bantuan bibit ternak, bantuan alat produksi pertanian sesuai kebutuhan kelompok usaha perhutanan sosial, peningkatan keterampilan masyarakat dalam bentuk pelatihan, hingga pembangunan akses jalan tani,” lanjut sosok yang dikenal sebagai salah Abdi Dalam dekat Presiden Jokowi. (*Dego)
