CAHAYASIANG.ID, Jakarta – Bawaslu RI pada minggu 13 Agustus 2023 menyebut bahwa provinsi Sulut berada di urutan 5 provinsi paling rawan praktik politik uang di Pemilu 2024.
Hal itu dijelaskan, atas hasil analisis Bawaslu RI, soal isu strategis politik uang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan Serentak 2024.
Akademisi Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando memaparkan, Dari 34 provinsi yang dijadikan unit analisis, 5 provinsi yang rawan, yakni Maluku Utara (Malut) dengan skor tertinggi 100; kemudian disusul Lampung 55,56; Jawa Barat (Jabar) 50; Banten 44,44; dan Sulawesi Utara (Sulut) 38,89.
“Saya berharap hasil Bawaslu ini perlu dijadikan bahan mitigasi atau pencegahan sejak saat ini baik oleh Bawaslu daerah, kepolisian, pemerintah daerah dan parpol sendiri,” kata Ferry Daud Liando, Minggu (13/8/2023).
Ia juga mengatakan, Jika permainan politik uang tidak akan dicegah maka pelaksanaan pemilu di sulut, tidak akan berhasil memilih anggota DPR, DPRD dan DPD yang berkualias dan beritegritas.
Ferry Daud Liando menambahkan, Jika faktor uang menjadi penentu pemilih dalam memilih calon maka potensi besar yang akan terjadi adalah terpilihnya calon yang tidak berkualitas. Sebab keterpilihan calon karena uang berarti pemilih mengabaikan syarat kualitas calon.
“Jika para calon lebih mengutamakan main uang untuk beli suara maka secara otomatis ingegritasnya diragukan sebab tidak mungkin caleg akan main uang jika ia memiliki integritas atau moralitas yang baik,” jelasnya.
Kemudian Ferry Daud Liando berpandangan, Karena pengumuman Bawaslu itu, baru sifatnya potensi atau rawan, maka belum tentu apa yang disampaikan akan benar-benar terjadi.
“Namun demikian penyampaian Bawaslu itu harus diwaspadai, Jika tidak dicegah mulai sekarang maka bisa saja permainan jual beli suara itu akan lebih parah,” ucapnya mengingatkan.
Bawaslu Sulut harus segera merumuskan roadmap strategi pencegahan dengan cara?
Menurut Ferry Daud Liando, Pertama, mengidentifikasi modus-modus permainan uang.
“Siapa pelaku yang paling rawan melakukan itu, siapa yang pihak-pihak yang paling rawan menjadi target sasaran pembelian suara. Hasil identifikasi itu dapat dijadikan bahan untuk penyusunan strategi pencegahan,” sambungnya.
Kedua, Ferry Liando beranggapan, Bawaslu juga perlu memperkuat kelembagaan pengawasan melalui penguatan kapasitas pengawas.
“Ketiga, Melakukan kolabkrasi pencegahan bersama pemerintah daerah, kepolisian, tokoh-tokoh agama serta kepada parpol,” tambahnya.
Ferry Daud Liando melanjutkan, Keempat, Perlu mengintensifkan sosialisasi dan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat soal bahaya jika pemilih menerima uang dari calon.
(DYW)
