CAHAYASIANG.ID, Minut – Diskusi yang bertemakan “Segitiga Terumbu Karang: Diplomasi Global, Ancaman Tambang dan “Senjata” Magis Budaya, menjadi ajang pengungkapan potensi kelautan sereta kegiatan pertambangan yang berdampak kerusakan lingkungan yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Utara (Sulut).
Deputy Executive Director of Corporate Services (DED CS) CTI-CFF, Hanung Cahyono S.H, LLM, yang menjadi narasumber pembuka diskusi, menyajikan materi dengan judul “Safeguarding the Coral Triangle Through Regional Action”.
Hanung memaparkan, keadaan terumbu karang dunia, dimana yang paling bagus statusnya adalah Coral Triangle atau Segitiga Terumbu Karang yang salah satunya terdapat di Sulut. “Potensi Coral Triangle adalah tertinggi di dunia karena menampung 76% spesies terumbu karang di negara Indonesia. Ini yang sering disebut dengan amazonnya laut,” papar Hanung.
Selain ragam terumbu karang itu, Coral Triangle juga memiliki lebih dari 3.000 spesies ikan, serta menjadi penopang mata pencaharian lebih dari 120 juta orang. Selain itu, miliaran dolar dihasilkan dari sector wisata yang terdapat di kawasan ini.
Ditegaskan Hanung, CTI ini perlu ada untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal, perubahan iklim, penghancuran habitat (seperti pembangunan reklamasi), juga dari polusi terutama plastik yang sebagaian besar berasal dari darat.
“Khusus untuk polusi plastik, sudah ada MoU yang ditanda tangani dari 6 negara pendiri dalam penanganannya,” ungkap Hanung.
Dijelaskan olehnya, CTI-CFF sebagai regional organization, telah dibuat sejumlah kesepakatan seperti konservasi laut dengan menggunakan standar-standar internasional. Selain itu, dibuat juga Regional Plan Of Action (RPOA) 2.0.
Peran pers juga digaris bawahi oleh Hanung. Menurutnya, kerjasama nasiolan memberikan arah, tapi jurmalisme memberi akuntabilitas. “Karena tidak hanya ditentukan oleh kebijakan tapi juga bagaimana untuk diceritakan atau diinformasikan kepada masyarakat,” sebutnya.
Ia juga mengingatkan akan pendekatan blue carbon di wilayah pesisir yang punya nilai ekonomis untuk peningkatan perekonomian masyarkat.
Soal Tambang dan Dampak Lingkungan
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Utara (Walhi Sulut), Riedel Pitoy, dalam materinya banyak mengungkapkan isu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Menurut Riedel, 63 ijin tambang di Sulut yang...
