Penyelenggara pemilu, terang dia, harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi dari pihak mana pun.
Forum guru besar dan dosen Unhas menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara adil, jujur dan aman.
“Agar hasil pemilu dan pemilihan presiden dan wakil presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat,” ucap Triyatni.
Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) ikut menyerukan sikap menyelamatkan demokrasi dan meminta Presiden Jokowi untuk tidak memihak di Pemilu 2024.
Dosen Fakultas Hukum (FH) Unmul Herdiansyah Hamzah mengatakan pihaknya menilai demokrasi Indonesia dalam ancaman bahaya.
Ia menjelaskan demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 1998, kini didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elite politik. Herdiansyah menyebut upaya tersebut dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai cacat etik.
Putusan itu dinilai memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparatur negara yang menggadai netralitas, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keperpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi.
“Presiden tidak boleh memihak, setop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya,” tegas Herdiansyah.
Koalisi Dosen Unmul menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi dari ancaman tiran kekuasaan.
Apa yang disampaikan oleh civitas academica di atas menyusul sikap yang lebih dulu ditunjukan Universitas Gadjah Mada (UGM). Guru-guru besar UGM mengkritik pemerintahan Jokowi melalui ‘Petisi Bulaksumur’. Mereka menilai Jokowi sebagai salah satu alumnus kampus telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.
Petisi tersebut dibacakan dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Koentjoro di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1). Ia didampingi sejumlah guru besar lain di UGM dan juga unsur mahasiswa yang diwakili di antaranya oleh Ketua BEM KM Gielbran M. Noor.
Dengan mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati...
