Sudah saatnya di panggung politik kita mengembangkan tradisi berfikir konstruktif. Jauhkan prasangka, saling merendahkan dan saling melecehkan juga dihindari.
Karena itu sindrom, akan menjadi patologi sosial. Yang akar-akarnya, bahkan sejak menjadi benih kebencian sudah merusak jiwa kita.
Ketika seorang politisi gagal menunjukkan cara bersahabat yang baik, cara menjaga keseimbangan emosi, dan mengedepankan kemarahan, kebencian dalam berpolitik maka layak ia ditinggalkan rakyat.
Itu secara langsung menelanjangi keberadaan dirinya sendiri. Arus balik perlu dilakukan, dari politik penuh amarah dan kebencian menjadi politik yang berbalut kasih sayang.
Bagaimana politisi menunjukkan rasa hormat kepada rival-rivalnya. Menempatkan pihak yang beroposisi dengannya sebagai kawan berfikir. Bukan musuh yang harus dihabisi.
Difitnah dan diperlakukan kasar. Disinilah kedewasaan politisi dipertaruhkan. Mereka politisi itu pembawa perubahan, pemberi teladan.
Bukan sekedar menjadi pemburu kekuasaan. Dan menciptakan petaka bagi demokrasi dan rakyat. Merusak peradaban kemanusiaan, itu bukanlah gambar besar politisi yang inspiratif.
Sejatinya sebagai pemimpin politisi harus membanggakan rakyat. Dari sikapnya membuat rakyat sejuk tidak marah-marah dan tidak sentimentil terhadap pihak manapun.
Menyongsong Pemilu 2024 para politisi kita di Indonesia harus lebih mengedepankan ketenangan dan kearifannya. Saling menghormati, tidak menjadi agen pemicu masalah. Dan jangan menerapkan strategi Cawe-Cawe Pilpres Gaya Kura-Kura Ninja.
Hadirlah di tengah rakyat sebagai pemberi solusi. Juru damai di tengah konflik-konflik kepentingan rakyat. Sebaiknya politisi melahirkan tradisi politik yang bersih. Bukan menyelundupkan paham politik polarisasi.
Bentuk politik polarisasi dan faksinasi dimaksud tersebut berupa Politik penuh kebencian, politik yang penuh dendam. Politik yang menjauhkan rakyat dari persatuan. Begitu kontradiktifnya dengan nilai-nilai gotong royong.
Mestinya politisi hadirkan solusi. Rekonstruksi kebiasaan berpolitik yang bersih. Tidak memulai praktek politik dengan cara-cara yang tidak terpuji.
Tentu kita tidak mau dengan ulah segelintir politisi membuat Indonesia disebut negara flawed democracy. Kalau menjadi negara dengan demokrasi yang lemah, berarti itu bukan hanya lemahnya pemerintah, tapi menjadi kelemahan kolektif.
Demokrasi sebagai jalan untuk menuntut rakyat dalam kehidupan yang lebih baik. Jauh dari pertentangan, jauh dari konflik, dan mendekatkan rakyat menuju kesejahteraan. Sebagai sistem nilai demokrasi menawarkan kebersamaan, kerukunan, persatuan, toleransi, dan tegak pada kebenaran universal.
Termasuk dalam urusan memilih pemimpin, kita butuh demokrasi sebagai guidance. Kenapa demokrasi kini melahirkan kerumitan?, apalagi disaat momentum pemilihan umum. Padahal cita-cita demokrasi menurut Hatta memberikan tiga prinsip dasar untuk demokrasi Indonesia, yakni unity (persatuan), liberty (kebebasan) dan fraternity (persaudaraan).
Rakyat tentu berharap cita-cita demokrasi diterapkan. Kebenaran dan kebaikan dicontohkan politisi. Bagaimana demokrasi bisa meningkatkan kualitas diri dari rakyat, kalau tiap agenda pemilihan umum rakyat dikacaukan dengan politik adu domba. Dan itu bermuara dari para politisi. Peta perjalanan yang buruk inilah yang membuat demokrasi makin gelap. Demokrasi kita semakin tertinggal dan mau ataupun tidak dipicu dari perilaku para politisi yang cenderung berorientasi pada kemenangan politik. Politisi yang haus kekuasaan, lalu mempropaganda rakyat sesukanya demi mendapatkan kekuasaan yang dikejarnya.
Politisi yang hanya mau hidup mewah. Mereka lupa bahwa dunia fana, tidak kekal. Buktinya dalam praktek politik para politisi semacam ini tak segan-segan bersikap berlebihan demi memperoleh kekuasaan politik yang sedang mereka targetkan. Politis yang hanya mengejar hal-hal duniawi.
Ini tugas kita bersama membenahi panggung Politik kita di Indonesia agar tercipta Demokrasi yang Berkwalitas.
