CAHAYASIANG.ID, Sangihe – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde, menegaskan kembali bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral atau terlibat dalam kegiatan politik praktis selama pelaksanaan Pilkada Serentak. Ia menekankan bahwa hukuman bagi pelanggaran ini sangat berat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wounde ketika memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sangihe. Acara tersebut berlangsung di Tahuna Beach Hotel pada Selasa (29/10/2024), dengan peserta dari kalangan ASN, TNI, dan Polri.
“Saya mengingatkan seluruh ASN di lingkup Pemkab Sangihe untuk bersikap netral dalam proses Pilkada. Jika terbukti terlibat politik praktis, sanksinya sangat berat. Silakan jika ingin mencoba, namun saya pastikan risikonya tinggi,” kata Wounde dengan tegas.
Wounde juga menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Sangihe yang telah menyelenggarakan sosialisasi tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting bagi ASN sebagai pelayan publik yang harus menjaga netralitas dalam pemilihan umum dan tidak berpihak.
“Sebagai ASN, tugas kita bukan hanya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi juga menjaga netralitas dalam Pilkada. Hal ini adalah bentuk komitmen kami untuk bebas dari pengaruh politik dan fokus pada kepentingan masyarakat,” lanjutnya.
Lebih jauh, Wounde menegaskan bahwa ASN memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi netralitas, tidak berpihak pada siapapun, dan tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap pasangan calon dalam Pilkada. Ini adalah tanggung jawab moral yang penting bagi setiap ASN.
Acara ini diharapkan dapat membantu ASN memahami pentingnya netralitas dalam Pilkada serta menyediakan ruang untuk berbagi pengetahuan dan solusi atas tantangan yang dihadapi. Hadir dalam sosialisasi tersebut, Komisioner Bawaslu Sangihe Abdullah Makitulung, sejumlah pimpinan OPD, kepala bagian, para camat, serta unsur TNI dan Polri. (*Anto)
