CAHAYASIANG.ID // Manado – Wali Kota Manado Andrei Angouw, memimpin Rapat Kerja Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado di Ruang Hall Soekarno Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara, Selasa (20/09/2022).
Rapat kerja ini merupakan evaluasi pendapatan daerah, khususnya progres capaian PBB di Kota Manado.
Wali Kota dalam arahannya, menyampaikan bahwa kinerja Ketua-ketua Lingkungan dalam identifikasi PBB harus dibantu oleh Bapenda.
Wali Kota meminta identifikasi PBB di lapangan, terutama untuk luas bumi/tanah dan luas bangunan.
“Total tagihan PBB, harus dihitung sesuai peruntukan. Ini penting supaya kita mendapatkan data yang valid,” ujar Wali Kota.
Wali Kota tak lupa menanyakan upaya yang dilakukan ketika menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pembayaran PBB.
Wali Kota memerintahkan pembentukkan tim khusus untuk melakukan identifikasi kepada pengembang perumahan, terhadap kondisi lahan dan bangunan sehubungan dengan penetapan PBB.
“Pemukiman umum akan melibatkan Ketua-ketua Lingkungan, sementara pengembang perumahan dan usaha akan ditangani oleh tim khusus,” tegas Wali Kota.
Rapat kerja ini turut membahas pajak restoran. Bagi Wali Kota, pajak restoran bukanlah milik pengusaha restoran, tapi merupakan milik rakyat yang masuk ke kas pemerintah dalam bentuk pengenaan pajak restoran sebesar 10 persen.
“Jadi, yang bayar pajak ini adalah konsumen yang dititip ke mereka, bukan diambil ke mereka,” terang Wali Kota.
Hal lain yang turut dibahas adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang disarankan Wali Kota bisa dilakukan koordinasi dengan Real Estate Indonesia (REI). Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak hotel juga tak luput dari perhatian Wali Kota.
Turut hadir dalam rapat kerja ini, Sekretaris Pemerintah Kota Manado Dr. Micler C. S. Lakat, S.H., M.H, Kepala Bapenda Kota Manado Steven Rende, S.H., M.H, para Kabid dan pejabat teknis Bapenda. (*JL)
