CAHAYASIANG.ID, Manado – Menyambut Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada Sabtu (1/6), di Kota Manado akan digelar Forum Group Discusion (FGD) terkait Telaah 25 Tahun Implementasi Pancasila di Era Reformasi.
Forum yang digagas Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dan Forum Komunikasi Purnawirawan (FKP) TNI/Polri ini, mempercayakan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado sebagai tuan rumah kegiatan yang bakal diikuti oleh 70 perwakilan universitas di Indonesia.
Dalam acara pembukaan Forum yang berlangsung di Graha Gubernuran pada Jumat (31/5) malam tadi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unsrat, DR. Ferry Liando berterima kasih atas kepercayaan sebagai tuan rumah FGD.
“Kita harus berbangga dan bersyukur karena ditunjuk sebagai tuan rumah, karena FGD ini akan merumuskan naskah akademik berdasarkan telaah terhadap Implementasi Pancasila selama 25 tahun era reformasi,” sebutnya.
Sementara mewakili Rektor Unsrat, Prof. Dr. Ir. Grevo Gerung M.Sc mengatakan, harus ada pembanding terhadap implementasi Pancasila di era reformasi ini. Apakah itu implementasi Pancasila di era orde baru atau era orde lama.
“Sebab kita akan masuk ke era yang baru yaitu era orde milenium. Mungkin ke depan temanya akan berubah yaitu mempersiapkan implementasi Pancasila di era milenium,” tuturnya.
Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan ini, kampus adalah badan riset. Artinya, kampus harus melakukan penelitian-penelitian yang tri dharmanya berpedoman pada Pancasila karena itu adalah intinya.
“Akan sangat tepat ketika 70 pimpinan universitas datang dan mau melihat 25 tahun Pancasila di era reformasi karena akan ada banyak hal yang di FGD kan,” kata Gerung.
Sedangkan Sekjen FKP TNI/Polri Letjen TNI Purn. Bambang Darmono mengatakan bahwa sistem Pancasila belum dilaksanakan sejak tahun 1945.
“Padahal sistem pemerintahan negara itu sudah jelas ada di Pancasila, tetapi inkonsistensi terhadap konstitusi kita itu yang menjadi masalah,” ucapnya.
Bambang berucap, upaya ke depan adalah menyelamatkan generasi di masa depan adalah tujuan kita. “Mudah-mudahan dalam diskusi besok, kita bisa menemukan hal-hal mana yang harus kita kaji kembali. Menurut hemat saya, kalau tidak bisa dipakai, ya kita tinggalkan sebab nafasnya bukan nafas Pancasila tapi nafas liberal,” tuturnya.
Wakil Gubernur Sulut Steven Kandou yang mewakili Gubernur Sulut menyebutkan Pancasila itu tidak boleh dirubah-rubah sebagai sumber hukum yang paling tinggi di negara ini. “Yang boleh kita rubah adalah turunan dari Pancasila yaitu konstitusi kita,” tandasnya.
Kandow menyampaikan bahwa di negara-negara lain seperi Amerika dan Malaysia, konstitusi mereka sudah puluhan kali mengalami perubahan. Karena itu ia mendorong bahwa konstitusi kita harus up to date.
“Demokrasi kita lebih liberal dari Amerika apalagi era digital seperti sekarang menjadi puncak liberalisasi demokrasi kita yang menurut saya sudah harus kita kaji lebih mendalam,” sebut Kandow.
Ia pun mengapresiasi Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri yang telah menggagas kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan tahapan-tahapan FGD akan secara komprehensif memberikan panduan untuk merekomendasikan amandemen-amandemen konstitusi, sekaligus mengevaluasi implementasi Pancasila yang sangat jauh dari substansinya.
Perlu diketahui, FGD ini merupakan tahapan yang kedua dilakukan setelah kegiatan serupa yang berlangsung di Universitas Indonesia pada November 2023 lalu. (ak)
