Kata Tedy, UMKM yang paling banyak memiliki potensi gulung tikar itu adalah yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan beberapa barang yang bukan kebutuhan pokok seperti handicraft.
“Yang paling parah itu di Bali, karena Bali mengandalkan pariwisata. Sektor pariwisata hampir semua habis lah, gulung tikar. Misalnya kuliner-kuliner yang ada di daerah pariwisata. Kedua semacam handucraft barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan seperti furniture. Itu yang paling banyak terdampak,” ungkapnya.
Tedy mencontohkan Kota Bandung yang merupakan salah satu Kota Wisata dimana pada hari Sabtu dan Minggu ramai.
“Tapi kan pemerintah disana (Bandung) membuat satu aturan, selain pelat (mobil – motor) hari Sabtu Minggu tidak boleh masuk. Nah ini juga menjadi hambatan.” ucap Tedy.
Lebih lanjut dia mengatakan, sektor furniture, dan sektor-sektor yang banyak melakukan kegiatan ekspor itu juga terhambat.
“Salah satu faktornya container yang sampai hari ini kita kesulitan ya. Yang kedua juga pembatasan dari negara luar sana, ketiga juga regulasi dari pihak kita (Indonesia).” terangnya.
Kendati demikian Tedy berharap kepada pemerintah untuk bisa serius mengembangkan UMKM Indonesia.
“Perlu dilakukan bimbingan, kebijakan bukan pada pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah juga harus mendukung UMKM. Karena beberapa daerah terbukti ekonominya membaik kalau dia lebih banyak mendukung UMKM. Karena pertumbuhan ekonomi kita 60 persen lebih dari UMKM,” pungkas Tedy.
Selama pandemi pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menumbuhkan optimisme bagi para pelaku UMKM, diantaranya yaitu penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), restrukturisasi kredit, mendorong pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), mendorong perluasan ekspor produk Indonesia, mendorong pelaku UMKM dari sektor informal untuk bertransformasi ke sektor formal, dan mempermudah sektor perizininan, serta melalui UU Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada pelaku usaha UMKM. (rls/ivn)
