Gambar foto tim bersama warga serta foto Pulau Para
CAHAYASIANG.ID, Sangihe – Tim survei dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kunjungan sekaligus survei kelistrikan di wilayah kepulauan terluar Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ir. Reki Aji Saputra, M.T., dari Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (BBSP KEBTKE).
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan akses listrik kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang bertempat tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia, Kementerian ESDM melaksanakan program Listrik Desa (Lisdes) untuk periode tahun 2025 hingga 2029 untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan mendukung ekonomi.
Survei dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tatoareng dan Tabukan Selatan Tengah, yaitu di Pulau Kahakitang, Pulau Para serta Pulau Beeng, termasuk sejumlah kampung di dalamnya seperti Kahakitang, Dalako Bembanehe, Taleko Batusaiki, Para, Para I dan Beeng. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, sejak Kamis hingga Sabtu (5–7/3/2026), bertujuan memastikan kelayakan pembangunan serta pengoperasian PLTS di wilayah tersebut.
Perjalanan menuju lokasi survei bukan tanpa tantangan. Tim harus menempuh perjalanan laut yang cukup berat, dengan kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Ketua Tim Survei, Reki Aji Saputra, kepada Harton Anto Harindah Hontong, wartawan kepulauan dari media Cahaya Siang, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan listrik berbasis energi baru terbarukan khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bagi masyarakat di wilayah terluar.
“Survei ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan, mulai dari potensi sumber energi, kondisi geografis hingga kesiapan infrastruktur yang memungkinkan PLTS dapat beroperasi secara optimal di wilayah ini,” ujarnya.
Foto tim bersama warga dan Foto Pulau Kahakitang
Sementara itu, Abner Menaung, ST, Bidang Ketenagalistrikan dan Alders S. Dalos Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara, yang turut serta bersama Tim dari Jakarta, mewakili Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara berharap survei tersebut tidak hanya berhenti pada tahap pengecekan semata, tetapi dapat dilanjutkan dengan langkah nyata hingga terealisasi.
Menurutnya, masyarakat di Pulau yang dikunjungi untuk kegiatan survei sangat membutuhkan layanan listrik yang stabil hingga 1×24 jam.
“Harapan kami survei ini benar-benar menjadi langkah awal menuju realisasi pembangunan PLTS, sehingga masyarakat di wilayah kepulauan dapat menikmati listrik selama 24 jam,” katanya.
Abner juga menambahkan bahwa kedatangan Tim dari Kementerian ESDM ini adalah outcome dari lobi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dimana sebelumnya telah mengajukan proposal untuk desa-desa yang belum Berlistrik dan telah diterima oleh Kementerian ESDM RI dan di disposisi ke Dirjen Ketenagalistrikan.
Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Transmigrasi dan ESDM pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rivon David. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh program percepatan elektrifikasi di wilayah kepulauan, khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Dibawah ini terdapat sejumlah perhatian utama pemerintah dalam pembangunan listrik di wilayah kepulauan 3T.
Pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis PLTS komunal atau sistem hybrid yang memadukan PLTS dengan baterai penyimpanan energi. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit diesel yang menggunakan bahan bakar minyak, sekaligus mengatasi kendala distribusi BBM ke pulau-pulau kecil.
Percepatan elektrifikasi ke 10.068 lokasi dalam periode 2025 hingga 2029. Program ini menjadi target nasional dengan penugasan khusus kepada PLN untuk melistriki sekitar 1,2 juta rumah tangga di wilayah terpencil hingga tahun 2029.
Pembangunan infrastruktur kelistrikan yang tangguh terhadap cuaca ekstrem. Hal ini penting mengingat wilayah kepulauan sering menghadapi gelombang tinggi yang dapat menghambat distribusi logistik, termasuk pengiriman bahan bakar menggunakan kapal tongkang.
Selain itu, peningkatan kualitas layanan listrik juga menjadi fokus utama. Pemerintah berupaya mengubah layanan listrik yang sebelumnya hanya menyala sekitar 12 hingga 14 jam per hari menjadi layanan penuh selama 24 jam. Dengan demikian Semoga kegiatan survei ini menjadi bagian penting dalam penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED) kelayakan pembangunan PLTS.
Proses Lelang dan Konstruksi bisa dilakukan pada Tahun 2026 – 2027 sehingga kebermanfaatan akses listrik dapat segera dinikmati oleh masyarakat.
Tim Survei dari Kementrian ESDM yang turun lapangan berjumlah sembilan orang, diantaranya Ir, Reki Aji Saputra (Ketua Tim), Alfiah Rizqi Ramdhini, Khusnun Nurlina, Fredrik Jonatan, Galih Hanafi, Muhammad Hisyam Asadullah, Khalida Apriani, M. Saiful Ridwan Alfarabi dan Iman Abdul Jaelani. (*Anto Harindah Hontong)
