CAHAYASIANG.ID, Manado – Berlangsung di Aula Mapalus Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut), kegiatan Deklarasi Perang Judi Online serta Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Tusi) dan Reformasi Birokrasi, dilangsungkan pada Jumat (12/7) pagi tadi.
Kegiatan yang secara virtual dibuka Kakanwil Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun ini, dihadiri langsung oleh Staf Ahli Menkumham, Cosmas Harefa. Adapun kegiatan deklarasi ini, menjadi yang pertama dilakukan dijajaran Kementerian Hukum dan HAM RI.
Kakanwil yang membuka secara virtual mengucapkan terima kasih atas kehadiran staf ahli serta semua jajaran Kemenkumham Sulut, baik secara langsung maupun virtual guna mendukung kegiatan ini.
Selanjutnya, dipimpin oleh Lumbuun, jajaran ASN Kemenkumham mengucapkan Deklarasi Manolak dan Memerangi Judi Online.
Sementara dalam sambutannya, Harefa yang adalah Staf Ahli Bidang Soisal Kemenkumham RI, mengapresiasi kegiatan ini serta spirit jajaran kanwil yang luar biasa solid.
“Kehadiran di Sulut adalah bagian tugas sebagai wakil menteri di bidang sosial, dimana satu hal yang saya lakukan adalah mendorong jajaran Kemenkumham Sulut untuk berpikir guna memberdayakan visi dan misi, bukan hanya kedalam tetapi juga keluar,” ucapnya.
Harefa mengaku berbahagia selama melakukan kunjungan kerja (kunker) lapangan di wilayah Kemenkumham Sulut, terlebih pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada.
“Saya berbahagia bisa bertemu langsung dengan teman-teman dilapangan, termasuk para warga binaan,” sebutnya.
Kehadiran dirinya di Sulut juga untuk membantu dan memberi informasi serta melalukan penguatan-penguatan dan monitoring diseluruh jajaran wilayah, terutama dalam hal reformasi birokrasi.
Atensi khusus soal reformasi birokrasi disampaikan Harefa kepada jajaran pimpinan untuk diselesaikan, termasuk program digitalisasi, kepuasan publik, tingkat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta pembangunan zona integritas.
“Ini tidak mudah. Apalagi soal administrasi yang adalah beban bagi kita semua. Namun secara bersama saya yakin bisa sukses melaksanakan itu semua,” sebutnya.
Keberhasilan Kemenkumham, menurut Harefa, tidak bisa terwujud jika tidak semua jajaran ikut serta menyukseskannya. Ia mengungkapkan bahwa hasil kunker lapangan yang dilakukannya, secara umum berjalan cukup baik namun perlu ditingkatkan.
“Pemerintah punya keterbatasan, karena itu para pimpinan perlu orkestrasi dalam hal kreatifitas dan berinovasi secara positif. Mulai berpikir holistik dan mengedepankan peran kebersamaan dengan stakeholder, khususnya pemerintah daerah dan BUMN, untuk menyukseskan program,” tuturnya.
Harefa juga menyinggung soal lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan telah over kapasitas, serta perlu memperbaharui image yang lebih baik di masyarakat.
“Jumlah warga binaan (267 ribu lebih wb. 60-70 persen adalah narkoba. Over kapasitas tahanan ini perlu diperhatikan secara bersama-sama. Lakukan rebranding terkait lapas. Image seram harus dirubah dengan mengajak Forkompimda untuk rebranding Lapas,” kata Harefa.
Sebelum mengakhiri kegiatan, dilakukan audensi bersama staf ahli dyang dipandu Kakanwil, bagi para ASN yang hadir langsung maupun secara virtual, dengan membuka pertanyaan-pertanyaan lewat diskusi singkat yang berkaitan dengan tugas pelayanan kanwil kemenkumham dan jajaran UPT yang ada. (ak)
