CAHAYASIANG.ID, SULUT – Ketua Harian DPP LSM-INAKOR Rolly Wenas mengapresiasi sikap tegas pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui pernyataan wakil gubernur dimana ia menekankan menjadi perhatian penting bahwa penyelesaian catatan, ganti rugi dan rekomendasi BPK harus menjadi fokus bersama bagi semua kepala daerah dan dan instansi terkait
“Saya pikir sikap tegas ini memang dibutuhkan untuk Komitmen pemerintah provinsi sulut dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi.Saya tertarik dengan pernyataan tegas ini karena berapapun besaran potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan disatu sisi adanya keseriusan dalam pertanggungjawaban akan menunjukan bahwa kinerja aparatur mulai menunjukan tren positif. Namun disaat yang sama, fenomena ini juga menunjukan bahwa system pengelolaan keuangan daerah masih terkesan buruk,” kata Wenas dalam pernyataan kepada wartawan minggu 22 september 2024
Pegiat Anti Korupsi ini berharap penyalahgunaan pengelolaan anggaran daerah ini patut menjadi serius. Sebab ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan baik di satuan pemerintah kota maupun kabupaten dan satuan kerja terkait akan sangat mempengaruhi arah pembangunan daerah. Sebab, sesuai dengan konsepnya , korupsi yang memiliki latar belakang kejahatan ekonomi akan melanggar hak hak sosial dan ekonomi masyarakat
“ Pegiat yang pernah menang atas sidang pra peradilan atas salah satu kasus korupsi di sulut ini kemudian mengaku pihaknya saat ini sedang merampungkan surat dengan perihal koreksi atas laporan dugaan tipikor soal dana hibah yang terakhir dimasukan beberapa pekan lalu. Ada yang perlu dikoreksi laporan tersebut, hal ini perlu kami lakukan karena ada hal baru berdasarkan investigasi terbatas yang kami lakukan dan hasil klarifikasi dilapangan kan kami bawa untuk pertimbangan bagi rekan APH yang menangani laporan kami. (*Enggi)
