(Cahayasiang.id) JAKARTA – Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen dan Rapat Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tahun 2022, dilaksanakan di Ball Room Hotel Pullman Central Park Jakarta, Senin (11/07) lalu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Komjen Pol Andap Budhi Revianto membuka secara resmi kegiatan ini.
Revianto dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan sebagai akselerasi langkah-langkah percepatan penyelesaian Target Kinerja 2022 semester II serta pembahasan Target Kinerja 2023.
Sedangkan untuk kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN Kemenkumham pada semester I tahun 2022, adalah untuk mencocokkan data transaksi keuangan dan BMN dimana jika terdapat perbedaan pencatatan akan berdampak pada sajian validitas dan akurasi laporan keuangan.
Revianto berharap, kegiatan ini dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada agar kedepannya penyusunan laporan keuangan semakin tertib dan mutakhir.
Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara selaku Ketua Penyelenggara menyampaikan, kegiatan yang akan diselenggarakan pada Senin – Kamis (11 – 14) Juli 2022 ini, mengangkat tema “Optimalisasi Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2022 dan Tahun 2023”.
“Kegiatan ini sebagai bentuk sinergitas dengan mengintegrasikan kegiatan Biro Perencanaan, terkait evaluasi implementasi program dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham di Tingkat Pusat maupun di Kantor Wilayah, serta Kegiatan Biro Keuangan dan BMN,” jelasnya.
Ia juga mengataka, terdapat beberapa ouput seperti langkah percepatan (Action Plan) pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, draft target kinerja tahun 2023 dan anggaran program dukungan manajemen Tahun 2023 dan laporan keuangan semester I yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Internal Kemenkumham seperti Inspektur Jenderal Kemenkumham, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM , Kepala BPSDM Hukum dan HAM dan Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.
Sedangkan untuk pihak eksternal, narasumber berasal dari berbagai instansi yang membahas isu-isu strategis, diantaranya Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktur gratifikasi dan pelayanan publik KPK, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN & RB hingga Direktur Barang Milik Negara DJKN .
Dalam Rakor tersebut, seluruh kepala kantor wilayah yang tersebar dari penjuru Indonesia, dibagi menjadi 3 kelompok kerja program Dukungan Manajemen (Dukman). Setiap pokja membahas aspek yang berbeda, diantaranya pokja perencanaan dan keuangan, pokja BMN, umum dan TI, serta pokja SDM dan kelembagaan.
Hasil rapat pokja akan menjadi bahan diskusi selanjutnya, sehingga didapat formula pencapaian target kinerja yang maksimal, serta Laporan Keuangan yang akurat, yang dapat diaplikasikan di seluruh satuan kerja Kemenkumham.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara, Haris Sukamto bersama Kepala Divisi Administrasi Jonny Pesta Simamora, hadir langsung dalam kegiatan tesebut.
Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh sejumlah petinggi Kanwil Kemenkumham Sulut, diantaranya Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Divisi Keimigrasian Friece Sumolang dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy H. Pakpahan. (hms/ak)
