CAHAYASIANG.ID, Jakarta – Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko dan Sekjen Jhonny Allen Marbun hasil KLB Deli Serdang, Saiful Huda Ems menyindir glorifikasi secara megah oleh berbagai pihak yang menyudutkan pihaknya dari segala sisi termasuk melalui opini publik, dengan melontarkan beberapa pertanyaan. Selasa, (18/4/2023)
Pertama, adakah ketentuan perundang-undangan di dunia ini, apalagi di negeri Republik Indonesia, bahwa Partai Politik boleh didirikan hanya oleh dua orang. Apalagi salah satunya sudah meninggal dunia, dan seluruh.
“Ingat sekali lagi seluruh kebijakan strategis partai hanya ditentukan oleh satu orang, atau satu keluarga. Apalagi aslinya orang atau keluarga itu bukanlah pendiri partai tersebut, kalau bukan hanya ada di Partai Demokrat pimpinan AHY, adiknya Ibas, dan bapaknya SBY,” ujarnya.
Kedua, adakah di dunia ini, orang yang bukan pendiri, bukan pula Ketua Umum partai, tiba-tiba membuat presidium DPP Partai secara sepihak dan diam-diam, lalu mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Umum Partai.
“Untuk kemudian, mengukuhkannya sendiri melalui Kongres Luar Biasa, dengan alasan itu sebagai keputusan Presidium DPP Partai, jika bukan hanya ada di Partai Demokrat pimpinan SBY dan anaknya sendiri,” sambungnya.
Ketiga, adakah di seluruh jagat bumi ini, seorang yang kala itu masih menjadi presiden, lalu kemudian memaksakan diri menjadi Ketua Umum Partai, sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai.
“Serta mengangkat anaknya sendiri sebagai Sekretaris Jenderal Partai, kalau bukan hanya ada di Partai Demokrat pimpinan SBY dengan Sekjennya anaknya sendiri,” lanjutnya.
Keempat, adakah di alam semesta ini, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Partai, serta Ketua Fraksi yang juga Ketua Banggar DPR dijabat anaknya sendiri, dan Ketua Majelis Tinggi Partai dijabat oleh bapaknya sendiri.
“Kalau bukan hanya ada di Partai Demokrat Pimpinan AHY? Kalau ada contohnya di negara lain, bahkan di negara Fasis dan Komunis sekalipun di dunia ini, mohon beri tahukan pada kami,” tambahnya.
Kelima, adakah di seluruh dunia ini, setoran dari para pengurus dan kader partai dari daerah-daerah yang diwajibkan setor ke DPP tidak mau dipertanggung jawabkan oleh Ketua Umum Partai, kecuali bantuan dari Pemerintah untuk partai selain yang ada di Partai Demokrat Pimpinan AHY.
“Jika ada contoh lainnya, mohon beri tau kami, bahkan bila perlu jika ada di negara zaman purba sekalipun,” tutupnya. (*Dego)
