CAHAYASIANG.ID, SANGIHE – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menorehkan prestasi membanggakan. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, daerah kepulauan di ujung utara Sulawesi ini berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024.
Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari dan Ketua DPRD Sangihe Ferdy Sondakh pada Kamis (19/06/2025).
Dalam suasana penuh apresiasi, Bombit Agus Mulyo menyampaikan bahwa opini WTP bukan berarti tanpa catatan, namun temuan yang ada tidak mempengaruhi secara signifikan penyajian laporan keuangan. Ia pun mengapresiasi komitmen Pemkab Sangihe dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi anggaran.
“Hasil ini bukan berarti tidak ada temuan, tapi temuan-temuan itu tidak mengganggu penyajian laporan keuangan secara keseluruhan,” ujar Agus.
“Kami berharap pemerintah daerah juga tetap memberikan perhatian pada tindak lanjut atas temuan yang ada,” tambahnya.
Bupati Michael Thungari yang baru menjabat menyambut gembira capaian ini. Ia menilai keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran, serta kesinambungan dari kepemimpinan sebelumnya.
“Kami bersyukur, dan tentu saja ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ungkap Michael.
“Temuan-temuan yang ada juga akan kami tindak lanjuti dalam waktu 3 hingga 6 bulan ke depan,” lanjutnya.
Tak hanya eksekutif, sinergi legislatif juga mendapat sorotan. Ketua DPRD Sangihe Ferdy Sondakh menyatakan komitmennya untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami dari DPRD siap bersinergi dan memastikan setiap rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti demi kemajuan pembangunan Sangihe,” tegas Ferdy.
Capaian opini WTP ke-11 ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya mampu menjaga integritas dalam tata kelola keuangan, namun juga terus membangun budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Sebuah langkah nyata menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*Anto)
