Bahkan, dalam salah satu kesempatan, sekitar pukul 19.00 WITA, pihak Rutan mengaku memberikan fasilitas berupa komputer dan bantuan pencetakan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan administrasi surat kuasa hukum.
Terkait pergantian penasihat hukum, pihak Lapas menyebut bahwa terdapat perubahan kuasa hukum terhadap tahanan yang bersangkutan. Dalam proses tersebut, petugas juga mengaku telah membantu memfasilitasi pertemuan antara advokat dan klien, termasuk ketika dilakukan pengurusan serta penandatanganan surat kuasa.
Pihak Rutan menegaskan bahwa setiap permohonan pertemuan tetap akan diupayakan untuk difasilitasi, dengan mempertimbangkan hak tahanan, kesediaan pihak yang akan dikunjungi, serta aspek keamanan dan ketertiban.
“Tidak ada intensi dari kami untuk menghalang-halangi advokat. Prinsipnya, kami tetap memfasilitasi pemenuhan hak tahanan untuk bertemu dengan penasihat hukumnya. Namun, pelaksanaannya juga harus memperhatikan aturan dan keamanan di dalam lapas,” demikian penegasan pihak Rutan.
Lebih lanjut, pihak Lapas menyampaikan bahwa petugas di tingkat pelaksana tidak dapat mengambil keputusan sendiri untuk setiap permohonan kunjungan di luar jadwal. Koordinasi dengan pimpinan tetap diperlukan, terutama apabila kunjungan berlangsung pada malam hari atau ketika kondisi lapas sudah memasuki jam steril.
Pihaknya juga menilai bahwa komunikasi dan koordinasi antara advokat dengan petugas lapas perlu terus dibangun agar kepentingan pendampingan hukum tidak berbenturan dengan ketentuan pengamanan.
Dengan demikian, pihak Rutan membantah tudingan adanya upaya menghalangi tugas advokat. Mereka menegaskan tetap berkomitmen memberikan pelayanan dan menjamin pemenuhan hak-hak tahanan, termasuk hak memperoleh pendampingan hukum, tanpa mengabaikan keamanan serta ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
(*Ezra.T)




