CAHAYASIANG.ID, Sangihe – Suasana ruang rapat lantai I Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Kamis (11/9/2025) tampak berbeda. Kursi-kursi yang biasanya dipenuhi anggota dewan, kali ini juga diisi oleh perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sangihe. Mereka datang membawa suara rakyat kecil, menyuarakan keresahan tentang pemadaman listrik, air bersih, hingga kebijakan daerah yang dianggap membebani.
Ketua Aliansi, Max Kasombang, dengan tegas menyampaikan keluhan warga, terutama soal pemadaman listrik yang hampir setiap hari terjadi. Menurutnya, kondisi ini sudah melewati batas wajar dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. “Pemadaman yang terjadi hampir setiap hari sudah tidak masuk akal.
Banyak warga mengalami kerugian akibat barang elektronik rusak,” ungkap Kasombang dengan nada kecewa.
Menanggapi hal itu, Manager PT PLN UP3 Tahuna, Dimas Adhi Prabowo, berusaha memberi penjelasan. Ia menyampaikan bahwa pemadaman bukan dilakukan dengan sengaja, melainkan akibat faktor alam dan kondisi geografis yang menantang. “Kami memahami keresahan masyarakat, dan kami terus berupaya mencari solusi terbaik,” jelas Dimas.
Selain listrik, masalah air bersih juga menjadi sorotan. Aliansi meminta adanya peningkatan kualitas layanan, peninjauan tarif yang dinilai memberatkan, hingga penyesuaian harga yang lebih berpihak kepada masyarakat. Aspirasi lain yang turut disampaikan yakni terkait pembatalan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang retribusi, pelayanan BPJS, serta transparansi anggaran DPRD.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sangihe, Ferdy Sondakh, didampingi Wakil Ketua I Paul Makagansa dan Wakil Ketua II Marvein Hontong. Hadir pula Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, Forkopimda, Dirut Perumda Ake’u Banua Teguh Salainti, perwakilan PLN, serta tamu undangan lainnya.
RDP berlangsung penuh dinamika. Sesekali ruangan hening saat perwakilan masyarakat menyampaikan uneg-uneg, namun juga diselingi dialog terbuka yang memberi ruang harapan. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa demokrasi di Sangihe hidup, ketika suara masyarakat diberi tempat dan kesempatan untuk didengar. (*Anto)
