Ia menerangkan, sejak tahun 2020, pemerintah menggenjot yang namanya investasi.
“Termasuk investasi dengan pemanfataan wilayah pesisir dan ruang laut. Masalah investasi ini, harus kita kawal bersama termasuk aparat penegak hukum. Kami juga salah satu aparat itu,” tuturnya.
Secara hukum, kata Jusuf, PT TJ Silfanus mengantongi perizinannya, baik izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang masa berlaku sampai tahun 2026.
“Kami sampaikan PT TJ Silfanus memiliki persyaratan dan memiliki izin. Kami menyikapi ini secara objektif kepada pihak yang kontra,” akunya.
Meski begitu, Jusuf berharap PT TJ Silfanus tetap melihat konfisi rill pada area pesisir untuk keberlanjutan ekosistem di wilayah pesisir Pantai Malalayang.
“Ekonomi penting tapi jangan mengabaikan ekosistem. Ekologi jangan juga mengorbankan kepentingan masyarakat. Pelestarian ekosistem terumbu karang ini, saya apresiasi setingginya pada PT TJ Silfanus dan FPIK Unsrat,” tukasnya.
Tokoh masyarakat adat Bantik, Frans Bangkang ikut memberikan penjelasan terkait kondisi terumbu karang di pesisir Pantai Malalayang.
Ia mengakui, sebelum PT TJ Silfanus hadir melakukan aktivitas reklamasi, terumbu karang di lokasi tersebut sudah rusak.
“Kalau di sisi sebelah selatan, dirusak karena faktor abrasi laut. Nah, kalau di sisi utara itu dirusak oleh masyarakat sendiri,” bebernya.
Frans kembali mengingat perusakan terumbu karang terjadi saat ada dua peristiwa nasional yakni Permesta dan G30S PKI.
“Itu karena hubungan pusat dan daerah putus. Mungkin karena faktor ekonomi, masyarakat datang merusak terumbu karang untuk dijual ke Bitung. Itu supaya bisa dapat penghasilan untuk makan,” jelasnya.
Ia mengaku sangat mengapresiasi upaya restorasi terumbu karang yang dilakukan PT TJ Silfanus. Apalagi, katanya, pembangunan proyek bisa menghindarkan masyarakat pesisir dari ancaman ombak ekstrem.
“Saya tinggal di pesisir pantai ini. Saya lihat adanya pembangunan menghindarkan kami dari kerusakan karena ombak ekstrem. Kami mendukung pembangunan yang dilakukan PT TJ Silfanus ini,” ttutupnya
Yang hadir dalam kegiatan ini, seperti instansi terkait pemerintah vertikal, Pemprov Sulut, Pemkot Manado, Polresta Manado hingga tokoh masyarakat adat bantik dan tokoh agama setempat. (Jb)
