CAHAUASIANG.ID, MINAHASA — Polemik pemotongan Kapal Karya Mekar 2 yang terdampar sejak tiga tahun lalu di pesisir Desa Tateli Weru kembali memanas. Warga mempertanyakan alasan pekerjaan pemotongan justru dilakukan oleh pihak lain, bukan oleh Ko Achun—sosok yang selama ini diketahui paling awal melakukan koordinasi resmi dengan masyarakat, pemerintah desa, perangkat gereja, Panji Yosua, pengurus Bumdes, hingga LSM Gerakan Masyarakat Peduli Minahasa (GMPM), Jumat (28/11/25)
Saat di wawancarai pihak media Warga yang sejak awal menilai Ko Achun sebagai pihak yang paling transparan dan memiliki kelengkapan dokumen perizinan merasa kebingungan dengan hadirnya pihak lain yang tiba-tiba mengambil alih pekerjaan tersebut.
Sejumlah warga pesisir Tateli Weru menyampaikan protes atas kegiatan pemotongan yang dinilai tidak transparan. Kekecewaan warga semakin besar setelah para pekerja yang berada di lapangan enggan memberikan keterangan yang jelas mengenai identitas maupun pihak yang memerintahkan pekerjaan tersebut.
Salah satu pekerja hanya menyebut nama seorang “Bapak Ronal” tanpa identitas, jabatan, atau alamat lengkap. Hal ini memicu dugaan adanya aktivitas ilegal dan mendorong masyarakat, aktivis, serta LSM meminta Polda Sulut turun tangan melakukan penelusuran dokumen perizinan sekaligus memeriksa oknum-oknum yang terlibat.
Dukungan Masyarakat Menguat untuk Ko Achun
Di tengah polemik, dukungan warga terhadap Ko Achun dan LSM GMPM justru semakin besar. Ko Achun dinilai memiliki niat sosial yang jelas dan terdokumentasi, termasuk:
komitmen membantu perbaikan talud yang rusak senilai Rp50–60 juta
bantuan untuk gereja sebesar Rp25 juta
pemberian sembako bagi warga pesisir apabila proses pemotongan dilakukan secara resmi dan sesuai aturan
Sebaliknya, warga menilai apa yang terjadi saat ini justru merugikan masyarakat pesisir. Mereka mengeluhkan adanya dugaan ketidakterbukaan pemerintah desa, ketidakjelasan pihak pelaksana, serta bantuan yang dinilai tidak merata.
Seorang warga Tateli Weru, Merry Ambat, mengungkapkan kekecewaannya.
“Kami sangat mendukung Ko Achun karena dari awal beliau yang datang bertemu masyarakat lengkap dengan aparat desa dan gereja. Beliau bawa dokumen izin lengkap dan niatnya baik untuk bantu talud yang rusak. Tapi sekarang justru orang lain yang memotong kapal. Itu yang membuat kami sedih dan bertanya-tanya. Apalagi ada warga yang bilang sebagian masyarakat dapat bantuan dari pihak lain, sementara kami yang kena dampak tidak dapat apa-apa. Ini membuat banyak tanda tanya di masyarakat.”
Merry juga menyinggung dugaan ketidakterbukaan aparat desa terkait informasi yang beredar.
“Kami dengar dari beberapa warga bahwa Kepala Desa sempat bilang ada Ko yang mau kasi uang Rp5 juta untuk warga. Ini membuat kami bertanya-tanya, sebenarnya ada apa di balik kegiatan pemotongan kapal ini?”
Penasehat LSM GMPM, Roy Malughu, turut memberikan penegasan bahwa pihaknya telah memantau persoalan Kapal Mekar 2 selama tiga tahun dan menilai Ko Achun sebagai pihak yang paling transparan.
“Ko Achun pernah membuat perjanjian dengan pemilik kapal. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, sekitar 80–85% warga mendukung beliau karena komitmen sosialnya nyata: siap mengganti kerusakan talud Rp50–60 juta, membantu gereja Rp25 juta, serta memberikan sembako bagi warga pesisir.”
Roy juga menyoroti sikap pemerintah desa yang dinilai tertutup.
“Kami menyayangkan pemerintah desa yang terkesan tidak terbuka kepada masyarakat. Ada dugaan kerja sama dengan pihak kedua. Masyarakat berhak tahu siapa yang sebenarnya bekerja dan apa dasar izinnya. Kami minta Polda Sulut turun tangan memastikan semuanya sesuai aturan.”
Hingga berita ini dirilis, aktivitas pemotongan kapal masih berjalan dengan banyak pertanyaan belum terjawab. Warga berharap aparat penegak hukum segera mengusut legalitas kegiatan, memeriksa pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa proses pemotongan kapal tidak merugikan masyarakat pesisir.(RS)
